GMPK ACEH : “COPOT PEJABAT YANG KORUPSI” ???

  • Whatsapp

 64 total views,  2 views today

Banda Aceh – Globalinvestigasiews.com ■ Peringatan hari Anti Korupsi sedunia merupakan momen yang tiap tahun di peringati namun upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sepertinya masih jauh dari harapan yaitu jalan di tempat 10/12/19.

Read More

Pemerintah Aceh masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dalam memperbaiki kinerja pemerintahan, banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak termasuk organisasi kemasyarakatan dalam hal mendorong pemerintah Aceh agar meningkatkan lagi kualitas transparansi dan akuntabilitas.
seperti belakangan ini dimana penegakan hukum terutama terkait kasus kasus korupsi belum mampu menjawab harapan rakyat dikarenakan Aparat penegak hukum sering kali muncul di awal namun jarang terdengar perkembangan kasusnya.

Padahal komitmen pemberatan korupsi sudah mulai ditegaskan oleh Presiden dan diikuti oleh Kejaksaan Agung dan kapolri. Akibat dari banyak kasus korupsi yang menjadi perhatian publik namun proses hukumnya tidak berjalan dengan cepat dan tidak pula disampaikan perkembangannya kepada masyarakat.

Kami dari Ormas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Aceh yang memiliki mandat dan concern dibidang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh, meminta
Pemerintah Aceh wajib meningkatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama dalam tahap perencanaan dan pengadaan barang/jasa. Komitmen ini hendaknya diwujudkan dalam pakta integritas dan komitmen untuk mencopot pejabat serta jajarannya yang diduga terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi. karena Komitmen pencopotan pejabat ini menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai komitmen pemerintah Aceh tentang pemerintahan bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Pemerintah Aceh dengan segala kewenangan yang dimiliki, hendaknya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Perbaikan ini hendaknya dilakukan dalam bentuk perbaikan sistem, dimana tahapan-tahapan maupun tempat yang dianggap rawan korupsi dicegah dengan cara perbaikan sistem.

Hendaknya pemerintah Aceh meningkatkan kualitas perencanaan melalui integrasi dengan penyusunan keuangan dengan cara Integrasi e-planning dan e-budgeting akan mengurangi tidak kesalahan dalam perencanaan daerah. Disamping, komitmen pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislative dalam mewujudkan fungsi anggaran sebagai instrument pembangun.
Aparat penegak hukum di Aceh baik Kejaksaan maupun kepolisian hendaknya serius mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi jangan berhenti ditengah jalan. Lemahnya komitmen aparatur penegak hukum menyebabkan upaya penegakan hukum tidak memperoleh kepastian hukum.

Selain itu kondisi ini akan menurunkan kepercayaan public kepada aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya diaceh.

Kami berharap, melalui peringatan hari anti korupsi se dunia ini akan memberikan semangat dan kolaborasi semua pihak, sehingga korupsi dapat dicegah dan kasus korupsi dapat diungkap terus keadilan publik dapat terpenuhi.

Demikian hal diatas disampaikan oleh Ketua Gmpk Aceh Muhammad Irfan ke Media Glnews.(kh)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *