Ada Apa ? Bon “SILUMAN” Tanpa Jumlah Harga Diberikan Kepada Penerima Rutilahu !!!

  • Whatsapp

 124 total views,  1 views today

GlNewstvinvestigasi.com ■ Cimahi, Rabu 18/12 2019 – Program Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini yaitu Rumah Tidak Kayak Huni sebagai Program skala prioritas dalam penataan ruang Kota yang di alokasikan Pemerintah Kota Cimahi melaui Dinas PUPR berjumlah kurang lebih Rp. 15 jutaan untuk satu orang penerima manfaat termasuk PPn dan PPh.

Read More

Program ini di berikan kepada orang yang benar benar kondisi dan keadaan rumah serta ekonomi nya tidak / kurang mampu serta layak untuk di bantu oleh Pemerintah berdasarkan kriteria yang sudah di tetapkan di dalam jujlak dan juknisnya, dimana jadwal pengerjaan 12 hari, terdiri dari 1 orang Mandor, 1 orang Pekerja ( Tukang ) dan 1 orang knek, masing masing upah kerja/harinya ; Mandor Rp. 130.000; Pekerja ( Tukang ) Rp. 120.000; dan Knek Rp. 98.000; di tambah material Rp. 8.900.000; Total keseluruhannya Kurang lebih Rp. 13.076.000; untuk satu orang penerima manfaat.

Berdasarkan laporan dan hasil investigasi kami di lapangan salah satu penerima manfaat dengan inisial R yang beralamat di RT 04/09 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, diduga adanya pengurangan bahan material bangunan yang di kirim oleh pihak material dengan memberikan bon tanpa di lengkapi dengan jumlah barang dan nominal Rupiah yang harus di tanda tangani oleh pihak penerima manfaat sehingga rumahnya terkatung katung alias berantakan.

Padahal sebelumnya sudah di perkirakan dengan anggaran yang di terima dengan material yang bakal di kirim sudah pas berdasarkan hitungan pekerja (Tukang) tiba tiba mandor mengatakan Anggaran sudah habis, salah satu warga yang minta dirahasiakan jatidirinya mengatakan kepada awak media bahwa seingat saya waktu di BKM bantuan baik itu berupa Rutilahu maupun yang lainnya pasti pakai bon yang tercatat jumlah barang dengan jumlah nominal Rupiahnya di tulis di dalam bon sebagai laporan untuk di pertanggung jawabkan, herannya Rutilahu ini justru yang menerima manfaat di suruh tanda tangan di bon yang tanpa nominal harga dan jumlah ? maksud dan tujuannya apa ? bagaimana nanti laporannya ? apa tidak ada pengawas dari Pemerintah terkait bantuan yang di berikan ke masyarakat ? Kemana dalam hal ini Pemerintah ? karena kalau saya hitung jumlah material yang di kirim tidak sesuai dengan Anggaran yang di berikannya ? pantas saja rumah yang di Rutilahu tidak beres kalau begini caranya ? saya minta cek ulang barang yang di kirim oleh material dengan Anggaran yang di terima karena tidak sesuai dengan jumlah Anggarannya, bebernya.

Terlihat dari fakta yang ada berdasarkan laporan dari salah satu warga tentu ini adanya indikasi tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh pihak yang memesan barang dengan pengurangan bahan material yang tidak tertera jumlah harga nominal barang di bon material yang sudah di kirim , dan harus di bumbuhi dengan tanda tangan orang yang menerima manfaat, bukannya membantu orang yang perlu bantuan malah di jadikan azas manfaat, ujarnya. (Paulus / Harto / Dadang GINewstv)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *