Dugaan Kongkalikong Ganti Rugi Tanah di Pariaman, BPI KPNPA RI Libatkan Kemenkopolhukam

  • Whatsapp

 233 total views,  1 views today

Pariaman ■ Diduga adanya kongkalikong terkait ganti rugi tanah atas nama Sri Hastuti di Kabupaten Pariaman yang salah sasaran, BPI KPNPA RI Libatkan Kemenkopolhukam.

Read More

Hal ini ditegaskan Ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar terkait proses penyelidikan yang saat ini dilakukan Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dimana dari pihak Kementerian PUPR dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pariaman telah membayarkan ganti rugi atas tanah milik Sri Hastuti kepada orang lain yang bukan haknya dan dibuatkan segel pembayaran dibawah tangan. Kuat dugaan adanya unsur korupsi dalam proses pembayaran tanah tersebut.

Sebelumnya, Sri Hastuti mengajukan laporan pengaduan melalui BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia), atas pembayaran ganti rugi tanah miliknya (Sri Hastuti) kepada orang lain yang bukan haknya dan dibuatkan segel pembayaran dibawah tangan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya, pada Jum’at (20/12/19), Sri Hastuti membeberkan kronologis kejadian sebagai berikut;

  • Kami mempunyai sebidang tanah seluas ± 40 Ha yang terletak di wilayah Dusun Kayu Gadang, Desa Koto Buruak Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, peninggalan pusaka rendah (pencaharian nenek kami a.n Hj Pidik) sesuai surat tahun 1924.
  • Pada tahun 1999, Sdr Masri Hamid (Almarhum) yang bertindak sebagai MKW (paman kami) mengajukan penerbitan sertifikat sesuai PRONA yang dikeluarkan oleh BPN. Sehingga, pada tahun 2001 dari tanah seluas ± 40 Ha tersebut terbit sertifikat tanah sebanyak 4 (empat) buah sertifikat dengan luas ± 6 Ha dengan rincian sbb;

a. Sdr Masri Hamid (paman/alm)
b. Sdr Burhanuddin (paman/alm)
c. Sdri Masyitah (Ibu/alm)
d. Sdr Yulidarman (kakak)

  • Di atas tanah kami tersebut, direncanakan akan dibangun Proyek Jalan Lingkar, dan kami sebagai pemilik tanah sangat mendukung pelaksanaan pembangunan jalan tersebut karena banyak manfaatnya untuk kemajuan di daerah kami.
  • Dengan adanya pembangunan jalan tersebut, kami sebagai pemilik tanah pernah diundang oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman untuk mengikuti rapat tentang pembangunan Proyek Jalan Lingkar tersebut, bertempat di Kantor Camat Lubuk Alung yang dihadiri oleh masyarakat yang tanahnya terkena Proyek Pembangunan Jalan Lingkar tersebut (dokumentasi terlampir).
  • Pada tahun 2011, kami sebagai pemilik tanah digugat oleh orang yang mengakui tanah kami tersebut sebagai miliknya ke Pengadilan Negeri Pariaman. Namun gugatan tersebut tidak dikabulkan, sehingga mereka melanjutkan gugatan mereka ke Pengadilan Tinggi Sumbar dan juga ditolak.
  • Akhirnya mereka mengajukan banding ke MA dengan hasil juga ditolak (kalah) sesuai dengan Putusan MA.
  • Pada bulan Juli 2019, kami mendapat kabar, bahwa di atas tanah kami tersebut akan dibangun jalan menuju ke lokasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional tahun 2020 yang akan dilaksanakan di GOR Sumbar yang melintasi tanah kami tersebut, dan pembebasan lahannya telah dibayarkan kepada orang yang tidak berhak (orang yang telah menggugat kami sampai ke MA).
  • Pada tanggal 22 Juli 2019, dengan mendapatkan berita tersebut kami menemui Sdr Erizal, ST (PNS/PPTK Penyiapan Lahan untuk Infrastruktur Bidang ke-PU-an Provinsi Sumbar) bertempat di Kampung Apar, untuk menanyakan perihal mengapa tanah kami tidak pernah diberitahu kalau akan dibangunnya proyek jalan oleh pemerintah untuk fasilitas umum dan proses pembebasan lahan, serta pembayaran ganti ruginya dibayarkan kepada orang lain yang tidak berhak, dimana orang tersebut adalah orang yang pernah menggugat kami sampai ke MA, namun ditolak atau kalah.
  • Pada saat kami menemui Sdr Erizal tersebut, Ia menjelaskan, bahwa ‘proses pembebasan lahan tersebut telah berlangsung sejak bulan Januari 2019’. Sedangkan kami sebagai pemilik lahan tidak pernah sekalipun menerima undangan atau pemberitahuan dari pihak terkait mengenai proses pembebasan lahan tersebut. Pada saat itu juga kami sempat berdebat dengan Sdr Erizal mengenai siapa sebenarnya pemilik lahan dengan membawa dan menunjukkan dokumen yang kami miliki? Namun semua itu DITOLAK oleh Sdr Erizal sambil mengatakan, bahwa surat-surat yang kami miliki dan putusan MA juga ada sama mereka (dengan kata lain Pemda Kabupaten Padang Pariaman dan PUPR Provinsi Sumbar tidak mengindahkan dokumen yang kami miliki), akan tetapi pada saat itu Sdr Erizal menyampaikan,“ kalau memang tanah tersebut punya ibu, silahkan gugat! mumpung dana pembebasan lahan baru dibayarkan sebesar 30 %, (bukti penyerahan terlampir).”
  • Pada kesempatan tersebut, Sdr Erizal juga mengatakan, kalau tanah yang terkena proyek jalan tersebut seluas ± 3,2 Ha.

Catatan :

  1. Sebelum adanya proyek pembangunan fasilitas pendukung pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional TA 2020 tersebut, untuk bukti-bukti dan dokumen yang kami miliki sudah pernah kami kirimkan atau kami tembuskan kepada Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan pihak PUPR Provinsi Sumbar, termasuk BPN Padang Pariaman serta pihak terkait lainnya.
  2. Proyek pembangunan jalan yang sedang berlangsung sekarang, berada di tengah-tengah tanah kami (membelah dua tanah kami) dan kami bersedia tanah kami digunakan sebagai tempat pembangunan fasilitas umum.

Namun kami mohon, dengan adanya pembangunan tersebut, jangan sampai menghilangkan hak-hak kami sebagai pemilik lahan, karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu.

  1. Permasalahan ini sudah kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumbar, dan mendapat pengawalan dari BPI KPNPA RI kami yakin pihak Kejaksaan akan berhasil menuntaskan perkara kami ini.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI Drs Tubagus Rahmad Sukendar, S.Sos, SH melalui Detik Peristiwa News.com menegaskan,” kami akan terus mengawal atas kasus tersebut. Kuat dugaan adanya kongkalikong antara pihak-pihak terkait yang mengarah ke tindak pidana korupsi (Tipikor),” tegasnya, dan alhamdulilah atas rekomendasi Deputi V Polhukam , proses penyelidikan sudah berjalan di tangani Aspidsus Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat semoga dapat terungkap aktor aktor yang terlibat di dalam nya ,tegas nya Jum’at (20/12). (Tim)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *