MUBAZIR !!! Pemuda LIRA : Pemindahan Pusat Pemprov Jabar Dinilai Kurang Tepat ?

 331 total views

Bandug-Pindah Provinsi Jawa Barat dinilai ‘Mubazir’, Lebih Baik Ratakan Ekonomi, ujar ketua pemuda LIRA Jabar Didit

Read More

Menurutnya, sinyal pilihan ke Majalengka,Sumedag,Subang dan Cirebon. Sebelumnya, wacana pemindahan sebenarnya sempat merujuk ke Kabupaten Bandung Barat, salah satu Kabupaten di Jabar.

Namun, isu pindah pusat provinsi baru disinyalir membuang anggaran lebih baik fokus fatakan ekonomi ditengah masyarakat khawatir akan menimbulkan kenaikan harga tanah oleh para spekulan. Pemindahan pusat provinsi Jabar sebenarnya bukan wacana baru. Mantan Gubernur Jabar Kang Aher sudah pernah menggagas pemindahan pusat pemerintah provinsi Jabar.

Kang Aher bahkan sempat membentuk tim khusus untuk membuat kajian mengenai pemindahan pemprov jabar. Namun, sampai pemerintahan berakhir, tak pernah jelas akan dipindah kemana .

Ketua Pemuda LIRA Jabar Didit mengatakan wacana pemindahan Provinsi Jabar memang tidak diperlukan. Memindahkan pemerintahan provinsi merupakan kebijakan ‘mubazir’ alias suatu yang sia-sia.

Apalagi, jika pemindahan dilakukan dengan alasan ingin meratakan pembangunan dan perekonomian. Ia mengatakan meratakan pembangunan tak perlu dilakukan dengan memindah pusat Provinsi jabar.

Upaya tersebut bisa dilakukan dengan mengalirkan anggaran pembangunan ke kota kabupaten. Selain itu, pemerintah juga perlu laksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Kalau bicara urgensi dan prioritas, tidak ada alasan yang masuk. Lebih baik uangnya alirkan ke kota/Kabupaten, sehingga pembangunan serentak dan merata,” ucapnya kepada media
Didit mengatakan pemindahan ibu kota tidak perlu dilakukan karena tidak didasari alasan penting.

Jadi,berbagai alasan ‘rasional’ pemerintah, termasuk mengurangi kemacetan sekaligus pusat bisnis, mengurangi beban kota Bandung,
Menurutnya, status Kota Bandung sebagai pusat bisnis dan peningkatan urbanisasi sejatinya bisa diselesaikan dengan membangun pusat ekonomi baru di kota/Kabupaten. Hal itu bisa dimulai dengan mematangkan konsep pusat bisnis di kota besar yang sudah ada

Kemudian, yang berkaitan dengan kemacetan dan banjir kota bandung yang kian parah dari waktu ke waktu, Didit mengatakan sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi dengan skema pembangunan yang tidak egois, konsisten, dan berkelanjutan.

Pola pembangunan tersebut sayangnya tidak dilakukan oleh gubernur jabar yang pernah memerintah dikota Bandung. Tak usah jauh-jauh; dalam menyelesaikan masalah banjir di kota Bandung. Setiap gubernur terpilih hanya ingin menjalankan kebijakan sendiri.

Mereka malas melanjutkan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah dirumuskan .

Masalah sama juga terjadi pada penanganan macet. Sekarang sudah ada sistem transportasi terpadu Bandung yang pembangunannya sudah berjalan. “Kalau banjir dan macet dijadikan alasan, apakah dengan pindah masalah selesai? Kan belum tentu,” katanya.

Ketimbang menggunakan anggaran tersebut untuk memindahkan provinsi ia justru memilih agar uang tersebut dipakai untuk pemerataan ekonomi. Pemerataan akan lebih cepat dilakukan ketimbang pemindahan pusat pemerintahan provinsi.

Pemerintah juga belum mengungkap kajian soal antisipasi yang bisa dilakukan bila rencana pemindahan pusat provinsi gagal di tengah jalan. Menurutnya pemerintah Provinsi sejatinya lebih fokus dalam pemerstsan ekonomi masyarakat karena dari dsta yang ada untuk penganguran di provinsi jabar lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
redaksi

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *