Ada Unsur Kepentingan dan Dugaan Mengarah Korupsi, Ketum BPI KPNPA RI Minta Presiden PECAT Staff Khusus Milenial !!!

 318 total views

Ada Unsur Kepentingan dan dugaan Mengarah Korupsi , Ketum BPI KPNPA RI Minta Presiden PECAT Staf Khusus Milenial!

Read More

Jarak News.com, Jakarta

Menyebarnya surat berkop Sekretariat Kabinet kepada beberapa pejabat kecamatan (camat) dari salah satu Staf Khusus Milenial (Andi Taufan Garuda Putra), tuai kritikan pedas beberapa kalangan. Pasalnya, surat tersebut terendus dan berkaitan agar adanya dukungan terhadap relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), yang menangani penyebaran Covid-19. Sementara diketahui, bahwa Taufan sendiri adalah salah pendiri dan CEO perusahaan tersebut.

Salah satu kritikan pedas itu datang dari Ketua Umum BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia), Tubagus Rahmad Sukendar.

” Ini menyangkut masalah kredibilitas. Namun kok dia (Taufan) berani melakukan penyimpangan dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya, melalui Jarak News.com, Rabu (15/4).

Menurutnya,” Kami pun tidak bedanya dengan lembaga yang lain, yang sama-sama mengkritik pedas akan adanya surat edaran tersebut.”

” Kami dari BPI KPNPA RI, meminta Presiden agar melengserkan (memecat) oknum dimaksud, agar tidak menimbulkan gaduh di masyarakat, karena sarat kepentingan,” tegasnya.

” Kalau sudah ada unsur kepentingan yang masuk, kata Rahmad Sukendar, akan masuk ke ranah korupsi diawal.”

” Intinya, imbuh Rahmad Sukendar, Sdr. Taufan sudah mengangkangi dan melangkahi tataran birokrasi, yang jelas-jelas bukan kewenangannya.”

Layaknya, untuk korespondensi dengan unsur kecamatan yang berada di bawah kepala daerah, itu masih dalam naungan dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, dan bukan kewenangan Staf Khusus Milenial. Hal itu tertera dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri yang antara lain mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum.

” Untuk itu, guna menghindari polemik dan kegaduhan di mata publik, selain membersihkan nama baik di jajaran Kepresidenan, saya minta Presiden untuk memecat oknum tersebut (Andi Taufan Garuda Putra), istana jangan tinggal diam dan tidak merespon adanya desakan dan kritikan dari Masyarakat, imbuh Rahmad Sukendar kepada Jarak News Com

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *