Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi unsur Forkopimda mengikuti Video Conference Rapat Evaluasi PSBB di Wilayah Bandung Raya di Gedung Negara, Sabtu (25/4).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memimpin rapat tersebut mengatakan, setelah rapat dengan para pakar, salah satu indikator kesuksesan PSBB adalah jika pergerakan orang dan barang atau kepadatan bisa turun di angka 30 persen.
“Jadi (dikatakan sukses) bagaimana pergerakan di wilayah bisa turun 30 persen. Jika wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB, baik secara teori maupun kasat mata, tidak mampu mengurangi pergerakan menjadi 30 persen, maka kita khawatirkan PSBB harus diperpanjang karena dianggap kurang berhasil,” ujarnya.
Ditambahkan Gubernur, PSBB dikatakan berhasil apabila pemerintah berhasil menemukan peta Covid di saat orang disiplin .
“Dengan diketahuinya peta Covid-19 di saat orang disiplin maka pemerintah dapat melokalisir,” ujarnya.
Tes masif juga perlu terus menerus dilakukan sehingga di akhir PSBB akan terjadi perlambatan penambahan.
“Jadi kalau penambahan (kasus) masih diprediksi naik, namun jumlah penambahannya tidak meledak-ledak seperti sebelum PSBB” ungkapnya.
Dikatakan Gubernur lebih lanjut, catatan ilmiah para ahli memprediksi PSBB di 14 hari pertama belum bisa 100 persen memutus mata rantai Covid-19.
“Yang penting jangan sampai kita melaksanakan PSBB tanpa ukuran. Hanya mendeklarasikan PSBB kemudian melakukan kegiatan penindakan, tapi tidak diikuti oleh ilmunya. Dan kalau ini lancar sebulan bisa berarti sesuai prediksi, Juni akan ada trend turun,” ucapnya.
Gubernur juga sudah menyepakati di forum pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat bahwa PSBB akan diperluas menjadi PSBB Provinsi.
“Nanti akan ada tipe PSBB Metropolitan, yaitu Bodebek dan Bandung Raya. Dan ada PSBB Non Metropolitan” terangnya.
Terakhir Gubernur berharap Kabupaten Sumedang menjadi salah satu Kabupaten yang berhasil pertama melakukan PSBB.
“Saya harap untuk Kabupaten Sumedang dan yang lainnya tidak ada lagi penambahan positif.
Jika dalam 14 hari sudah tidak ada lagi penambahan dan berhasil menurunkan sampai 30 persen, maka PSBB nya dianggap berhasil” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dalam laporan melalui Video Conference menyampaikan perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sumedang ada 5 orang positif setelah sebelumnya 1 orang dinyatakan sembuh.
“Yang 5 orang ini, 1 dari Sumedang Selatan, dan 4 dari Kahatex. Saat ini kami sedang memberikan perhatian khusus kepada PT. Kahatex, terutama untuk karyawan yang saat ini sudah 50 persen. Kami minta untuk melakukan rapid test dengan biaya dari perusahaan itu sendiri,” tukasnya.
Berkaitan dengan evaluasi penerapan PSBB di Kabupaten Sumedang, menurut Bupati, pihaknya sejak awal sudah melakukan persiapan-persiapan dengan gladi bersih, apel, dan yang lainnya.
“Karena kami berkomitmen PSBB di Kabupaten Sumedang berlaku untuk semua kecamatan. Kami ingin pemberlakuan PSBB ini ketat, disiplin, dan tegas, sehingga penanganannya bisa cepat selesai,” tandasnya.
Masih dikatakan Bupati, Pemkab Sumedang sudah berupaya maksimal untuk betul-betul menjadikan PSBB tersebut sebuah ikhtiar dalam mengoptimalkan pencegahan penyebaran Covid-19.
Dikatakan, pelanggaran masih cukup banyak, namun pergerakan orang dan barang sudah cukup menurun walaupun belum signifikan.
“Adapun pelanggaran yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan protokol kesehatan yaitu terkait penggunaan masker, sarung tangan dan kapasitas penumpang. Dari hari pertama ada 171 pelanggaran. Di hari kedua ada 863 dan di hari ketiga 695,” paparnya. ucapnya.
Ditambahkan Bupati, pihaknya telah mengadakan rapat evaluasi dengan Forkopimda terkait pengefektifan PSBB di Kabupaten Sumedang sehingga sesuai dengan tujuannya yakni berdaya guna dan berhasil guna.
“Indikator keberhasilan PSBB ini yang petama sesuai dengan Perbup dan Pergub yang efektif dijalankan. Selanjutnya menurunya jumlah kasus sebaran, dan menurunya jumlah orang barang dan moda transportasi,” terangnya.
Masih menurut Bupati, Pemkab Sumedang juga telah membuat beberapa langkah untuk mengefektifkan PSBB, salah satunya terkait pendisiplinan warga.
“Kami efektifkan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan PHBS dan sanksinya. Kami intensif di sosialisasi sehingga diharapkan ada kesadaran dari masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Bupati, pihaknya juga sudah melakukan patroli kewilayahan dengan mengadakan check point di 43 titik.
“Check point A ada di 26 kecamatan tugasnya melakukan patroli kewilayahan dibawah koordinasi Forkopimcam. Check point B adalah patroli kewilayahan tiap kabupaten meliputi 7 tempat yang memiliki keterjangkitan virus. Dan check point C ada pada tiap perbatasan yang di isi oleh TNI/POLRI, Dishub dan Dinkes,” pungkasnya.*** (dy 88)