Mardian : “Pembukaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Lingga Diduga Melanggar Ketentuan PP 54 Tahun 2017 & Permendagri No 37 Tahun 2018” !!!

  • Whatsapp

 36 total views,  1 views today

Pembukaan Seleksi Dewan Pengawas Dan Direksi PDAM Kabupaten Lingga Melanggar Ketentuan Dari Isi PP 54 Thn 2017 Dan Permendagri No 37 Thn 2018.

Read More

Lingga- Dengan dibukanya seleksi penerimaan calon Dewan Pengawas dan Direksi PDAM lingga per 20 oktober 2020 dinilai tidak mengikuti isi dari PP 54 thn 2017 dan permendagri 37 thn 2018 sementara pelaksanaan seleksi berdasarkan PP 54 dan permendagri 37 dan PERDA kabupaten lingga No 3 thn 2010 hal ini aneh dan perlu di kaji kembali serta di tunda pelaksanaannya.

Pernyataan ini di katakan mardian Sekretaris Dewan Pengawas masih aktif PDAM lingga, Kecacatan itu di karenakan banyak hal yang tidak menjadi acuan dari PP 54 tahun 2017 dan permedagri No 37 thn 2018 oleh panitia seleksi yang dilaksanakan oleh bagian ekonomi kabupaten lingga.

Selain undang undang ada peraturan pemerintah yang menjadi peraturan tertinggi di NKRI ini sepertinya tidak di indahkan begitu juga dengan permendagri tidak menjadi landasan Proses pembukaan bakal Calon Dewan Pengawas dan Direksi PDAM.

“Adapun kecacatan itu di antaranya, melanggar ketentuan PP pasal 40 ayat 2 di mana pada berbunyi,” pengangkatan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian begitu juga bunyi dari permendagri No 37 thn 2018 pasal 26 bunyinya hampir sama.

“Begitu juga yang terdapat pada permendagri No 37 thn 2018 pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, pengangkatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian”. Sedangkan untuk saat ini posisi Dewan Pengawas tersebut belum ada yang kosong. atau Dewan Pengawas masih aktif bahkan ada yang akan aktif hingga april 2021 mendatang”. Ungkap mardian.

Lanjutnya, sedangkan bunyi ayat 3 dari pasal 40 PP 54 thn 2017. Anggota Dewan Pengawas bisa di angkat kembali untuk masa 1 kali jabatan dengan tidak melalui proses seleksi, yakni tercantum pada pasal 40 ayat 3, ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakn tugas dengan baik selama masa jabatannya, urai atak sapaan akrabnya di masyarakat lingga.

“Kalau kita kaji dari dasar penerimaan bakal calon itu pada perda kabupaten lingga No 3 thn 2010. Itu perda saat pendirian ataupun pembentukan PDAM, intinya PERDA tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk di pedoman ataupun sudah tidak bisa dipakai lagi untuk perekrutan saat ini, atau dengan kata lain harus ada perubahan PERDA No 3 thn 2010 terdahulu ataupun adanya PERDA baru.Hal lain juga saat ini PDAM lingga itu masih belum berubah nama yakni masih dengan nama “perusda” sementara didalam PP 54 thn 2017 dan permendagri 37 thn 2018 itu harus merubah nama menjadi “perumda”.

“Ditambahkannya, kalau posisi Direksi PDAM lingga memang saat ini kosong dan dijabat oleh pjs dari bagian ekonomi, semestinya kalau beracuan kepada PP 54 pasal 71 ayat 1 dan 2 yang bunyinya, ayat 1, dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
Bunyi ayat 2 nya, Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi difinitif paling lama 6 bulan.

“Sedangkan pada ketentuan peralihan bab XVI pasal 138 yang berbunyi ” periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang telah di tetapkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud”.Jadi pelaksanaan seleksi ini jelas cacat dan melanggar dari ketentuan PP 54 thn 2017 dan permendagri 37 thn 2018. Ada juga pertanyaan, apakah tim seleksi itu di SK bupati? Dalam hal ini bupati difinitif. Karena bupati lingga alias wello itu mundur pada bulan september lalu.

Maka saya berharap kepada pjs bupati lingga dan plt Setda lingga dapat kiranya meninjau ulang dari pembukaan seleksi Dewan Pengawas dan Direksi yang diadakan oleh bagian ekonomi kabupaten lingga yang dimulai 20 Oktober 2020. Pungkas Mardian (Iswandi)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *