370 total views
Menerbitkan Regulasi Ekspor Kelapa Bulat Perpekindo Jambi Angka Bicara.
Tanjabtimur-GlobalInvestigasinews.com.2020/11/19.
Komisi IV DPR RI Minta Kementan Terbitkan Larangan Ekspor Kelapa Bulat, PERPEKINDO Jambi Angkat Bicara
Pernyataan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang meminta Kementerian Pertanian menerbitkan regulasi yang mengatur adanya larangan ekspor kelapa butiran atau kelapa bulat, guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.
Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono menyatakan pihaknya akan menindak lanjuti usulan Ketua Komisi IV DPR.
“Apa yang diarahkan Pak Ketua tadi, berkaitan dengan ekspor kelapa butiran, saya kira itu akan kami tindaklanjuti dengan peraturannya,” kata Kasdi.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Persatuan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO) Provinsi Jambi, Sudirman angkat bicara.
Menurut Sudirman, Kalau memang ekspor kelapa dilarang, negara harus membuat perusahaan BUMN terkait pengolahan kelapa di setiap provinsi penghasil kelapa.
Tidak bisa bicara Larangan Ekspor kalau pemerintah sendiri belum punya perusahaan BUMN pengolahan Kelapa.
Lanjut Sudirman, jika Kementerian Pertanian menyetujui regulasi larangan ekspor kelapa tersebut, maka kita akan menggelar aksi secara besar-besaran, tegasnya.
Saya saangat mengharapkan wakil rakyat yang disenayan pikirkan Nasib petani kelapa di Daerah jangan buat aturan yang merugikan petani kelapa, pungkasnya.
Perpekindo selalu menyuarakan hal tersebut diatas disetiap acara FGD (focus Group Discusien) tentang Perkelapaan yang diadakan oleh Kementerian maupun pertemuan-pertemjuan di level nasional yang berkaitan dengan kelapa bahkan sudah kami suarakan sampai ke Watimpres (Dewan Pertimbangan presiden) walaupun bukan kami yang menyampaikan secara lansung tetapi berdasarkan saran masukan dari kami selaku organisasi yang menaungi petani kelapa agar disampaikan di wantimpres dan al hamdulillah semua masukan dari kami tersampaikan dan dicatat secara khusus serta wantimpres menyatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden.ucapnya
Seiring dengan hal tersebut diatas Perpekindo akan mengadakan Rapat kerja untuk merumuskan masalah-masalah tersebut diatas untuk mencari solusi terbaik dan membuat rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian untuk menentukan harga dasar yang pantas bagi petani terima dan tidak memberatkan industri.tutupnya.(T111k).
