199 total views
Global Investigasi News.com – Camat Lempuing, Sujito, mengucapkan Alhamdulillah. Karena pada musrenbang kecamatan ini hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten OKI dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI.
“Untuk Kecamatan Lempuing terdapat 81 ribu jiwa yang berada di 19 desa definitif dan 7 desa persiapan. Oleh karenanya, dengan hadirnya Kepala Bappeda dan anggota (DPRD) OKI diharapkan usulan dari daerah ini dapat diprioritaskan,” kata camat, Rabu
Seperti jalan akses menuju jalan tol sudah segera bagus, mudah-mudahan jalan-jalan yang rusak segera diperbaiki. Kata Camat lagi, dan kita (pemerintah kecamatan) sudah melaksanakan pra musrenbang, sehingga telah ada usulan prioritas terkumpul yang hari ini didiskusikan mana lebih prioritas.
Sementara itu dalam sambutannya, anggota (DPRD) OKI I Made Indrawan mengatakan, perlu diketahui regulasi pemerintah selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Maka, usulan tidak bisa disampaikan hanya secara lisan, tetapi juga melalui elektronik
Saya mewakili teman-teman cuma ingin sampaikan, kami selalu dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, karenanya usulan yang skala prioritas itulah yang akan dibahas dan memang usulan dari masyarakat desa bukan kepentingan kades semata ujar (Made)
Cara pandang skala prioritas tentunya berbeda-beda, mulai dari pemerintah daerah dalam hal ini bupati, Kepala Bappeda hingga kami anggota (DPRD) Lanjut Made, jadi banyak hal atau faktor yang mempengaruhi hingga diperoleh dan diputuskan mana usulan yang lebih skala prioritas.
Dengan begitu, jika usulan disampaikan hari ini ternyata belum masuk dalam (RKPD) tahun (2022) para kades harus sabar dan secara terus-menerus mengusulkan. Sebab, saya pernah dimarahi kades, karena usulan desanya belum masuk-masuk. Jadi itulah regulasinya ujar dia.
Kepala Bappeda (OKI) Makruf mengatakan, usulan dalam musrenbang ini hendaknya prioritas kebutuhan masyarakat yang akan disinkronisasikan dengan program (OPD) dan pokok pokok pikiran anggota (DPRD) Kabupaten OKI dalam forum musrenbang (RKPD) Kabupaten yang akan datang.
Disamping itu, saya ingin tegaskan dan harapkan agar setiap desa, kadesnya dapat mengalokasikan insentif bagi bidan desa dari dana desa (DD), guna membantu kerjanya dalam melakukan percepatan penurunan stunting. Namun bagi bidan desa yang berstatus (PNS) tidak usah ujarnya Makruf. (Badul karim)
