295 total views
” Luhut Binsar Panjaitan Bilang OTT KPK Tak Buat Koruptor Jera, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran RI sarankan DPR RI Usulkan RUU hukuman Mati Bagi pelaku TIPIKOR “
Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus ditingkatkan, maka dari itu dirinya pun sedikit menyindir lembaga antirasuah tersebut untuk tidak hanya mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saja dalam melakukan pencegahan korupsi.
” OTT-OTT itu kita lihat tidak juga buat orang jera. Kita lihat juga, maaf kalau saya bicara terbuka, OTT sendiri menurut saya buahnya tidak seperti kita harapkan. Orang bisa kapok, tidak juga,” kata Luhut acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi STRANAS PK 2021-2021, secara virtual, sebelumnya pada Selasa (13/4/2021).
Menanggapi Pernyataan LBP tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI langsung merespon dalam waktu dekat akan menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) untuk bertemu dan memberi masukkan sekaligus mengusulkan Penyusunan Rumusan Undang-undang Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi baik dalam jumlah Kerugian Negara sedikit ataupun besar.
” Jikalau Seorang pejabat sekelas menteri saja sudah berani mengatakan dengan santai bahwa OTT tidak membuat para Koruptor Jera atau takut, artinya Tidak ada beban moral lagi bagi para oknum pejabat yang sudah berani untuk melakukan korupsi.
maka saya akan segera Surati dan mendesak ketua DPR RI dan para Ketua Parpol yang memiliki kursi di senayan untuk segera mengusulkan dan Membahas Rancangan Undang-undang Hukuman Mati bagi Terpidana Korupsi. Mungkin dengan Hukuman Mati baru para koruptor Jera ” Tuturnya.
Pria yang pernah masuk bursa calon ketua Komisi Pemberantasan korupsi ini pun meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh LBP bahwa Koruptor tidak jera dengan OTT adalah realita yang nyata di lingkungan para pejabat.
” Apa yang disampaikan Menko Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu fakta ya, beban moral bagi pejabat yang melakukan tindak pidana Korupsi sudah hilang.
Ini disebabkan karena jeruji penjara bagi Koruptor seperti yang kita ketahui Dan temukan tak jarang kamarnya bagus-bagus dengan fasilitas lengkap didalam Rumah tahanan yang sama persis ditemukan mungkin di rumah mereka masing-masing.
Oleh karena itu kemenkumham Pak Yasona Laoly harus segera juga menanggapi komentar pendapat Pak LBP terkait tidak jera para Koruptor oleh OTT KPK, bila perlu segera saja di fungsikan Lapas khusus Tipikor di Pulau Nusa Kambangan dengan keamanan super maksimum tanpa ada fasilitas yang mewah dan tidak diperbolehkan mempergunakan Hand Phone.
Kalo perlu segera di perbaiki bekas pusat penampungan pengungsi Vietnam Pulau Buru menjadi lapas khusus tipikor agar membuat efek jera bagi para pelaku penjarah uang negara, tidak seperti saat ini tahanan Korupsi di tempatkan di lapas Sukamiskin Bandung dan juga sudah beberapa kali pejabat lapas Sukamiskin tersandung Korupsi juga akibat menerima suap dan gratifikasi dari para koruptor yang ditahan di lapas Sukamiskin, sudah saat nya para penjahat Korusi di hukum mati dan di miskinkan ” tegasnya.
