269 total views
GIN, 2022/06/04 Jakarta – Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab disapa Kang Tb Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) kembali memberikan dukungan dan apresiasi atas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bergerak cepat melakukan OTT terhadap kepala daerah dan membuat panas dingin para penjahat korupsi Sepanjang tahun 2022, terhitung hingga bulan Juni, tercatat enam kepala daerah yang ditangkap dan dijerat pasal tindak pidana korupsi.
Kang Tb Sukendar menambahkan gerak cepat KPK yang terbaru ini kembali melakukan OTT terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, dan baru purnatugas 22 Mei lalu sangat mengejutkan publik Penangkapan terhadap mantan walikota Yogjakarta diduga ada keterkaitan dengan pemberian suap izin mendirikan bangunan (IMB) salah satu apartemen.
“Ini baru namanya KPK ucap kang Tb Sukendar kepada KPK dan Ini sudah membuktikan bahwa KPK tidak diam dan berhenti dalam melakukan OTT ,kinerja KPK dalam bekerja sangat profesional, independen, serta layak dipercaya masyarakat,” ungkap Kang Tb Sukendar selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI yang juga sebagai Praktisi Hukum selaku Ketua BPC Peradin Kota Tangerang Selatan kepada wartawan, Sabtu (4/6/2022).
Kang Tb Sukendar yang juga sebagai Ketua Garda Inti Paquron Jalak Banten Nusantara ( PJBN ) l menyampaikan terkait dengan penangkapan Haryadi menunjukkan lingkungan pemerintah daerah Yogyakarta tidaklah steril dari korupsi, sebagaimana yang digambarkan selama ini.
Meski selama kepemimpinan Haryadi Suyuti, Pemerintah Kota Yogyakarta langganan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga mencapai skor tertinggi kedua MCP (Monitoring Center for Prevention) se-provinsi dari KPK, semua itu tak menjamin bebas korupsi.
“Di sini sekali lagi profesionalisme KPK teruji, tidak terpaku pada indikator ukuran tersebut, tidak terpengaruh opini, dalam upaya menindak korupsi,” ujarnya.
Kang Tb Sukendar juga menambahkan masih ada perbedaan strategi pemberantasan korupsi era Firli dengan komisioner-komisioner KPK sebelumnya. Pada era Firli, KPK tampak menempatkan diri dalam kerangka sistemik pemberantasan korupsi bersama dengan lembaga penegak hukum lain.
“KPK bekerja sebagai eksekutor sekaligus integrator dan kolaborator, sehingga tidak merasa sebagai satu-satunya lembaga pemberantas korupsi
Dengan posisi itu, lanjutnya, keberadaan KPK dan lembaga lain saling menguatkan, tidak saling mengamputasi atau mengubur peran dan reputasi masing-masing.
“Jadi jangan lagi ada diragukan kinerja dan prestasi KPK yang dianggap sudah tidak ada taji dan kalah dengan kinerja kejaksaan dalam pembetantasan korupsi, atau dianggap masih dibawah dengan prestasi kejaksaan maupun Kepolisian berarti pukulan bagi KPK, ini adalah tidak fair,” dan sudah dibuktikan KPK
Seharusnya semua lembaga penegak hukum harus ada kerja sama yang baik baik itu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, kerja sama dalam pemberantasan korupsi semakin efektif hingga ke daerah-daerah. Masyarakat di daerah, imbuhnya, semakin merasakan kerja penegakan hukum yang dahulu terkesan didominasi oleh satu lembaga saja
“Ini salah satu hasil kepemimpinan ketua KPK sekarang. Dan ujungnya, semua ini berkontribusi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum,” ungkap penggiat anti korupsi ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta, Kamis, 2 Juni 2022 lalu. Sebanyak sembilan orang diamankan, termasuk mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan mata uang asing dalam bentuk dollar Amerika Serikat. (Arf)
