“L-KONTAK Resmi Melaporkan Proyek DAK FISIK Bidang Pendidikan Lutim 2021 Ke APH ?!”

 57 total views,  1 views today

Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) resmi melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021 sehingga berdampak pada Mark–up anggaran ke Aparat Penegak Hukum (APH), Senin (11/7/2022).

Read More

Hal tersebut dilontarkan oleh Dian Resky Sevianti, Ketua Divisi Monitoring Dan Evaluasi DPP L-KONTAK, jika proyek itu terindikasi Mark-up anggaran dan tanpa melalui mekanisme sebagaimana yang dituangkan pada ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018, Pasal 47, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Eky sapaan akrabnya, membeberkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 diduga tidak menggunakan Tenaga Taksasi yang memiliki Sertifikat Pengelola Teknis, yang diterbitkan BPSDM Kementerian PUPR yang wajib diberikan oleh Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Cipta Karya sebagai OPD yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan melalui Pergub Sulsel Nomor 39 Tahun 2019.

“Perhitungan Taksasi pembongkaran itu penting untuk menilai berapa besaran anggaran yang dibutuhkan nantinya. Nah, yang melakukan hal itu sudah jelas dalam Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 yakni harus oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Disiplin Pendidikan Bidang Teknik dan memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPSDM Kementerian PUPR. Hal ini juga guna mencegah terjadinya kemahalan harga (Mark-up) dan penyesuaian terhadap Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN). Ini sama saja mereka yang menetapkan sendiri yang bukan merupakan kewenangannya,” jelasnya.

Ketidakpatuhan atas Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 menurut Eky, dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Jika sudah tidak patuh terhadap regulasi yang ada, bisa jadi produk tersebut ilegal,” tegasnya.

Dia mencontohkan pada Pembangunan dua gedung yakni, WC/Toilet, dan Ruang Kelas Baru (RKB) pada TK Pembina Wotu, harga satuan bangunan per meter perseginya sangat jauh berbeda. Padahal kedua bangunan tersebut menurutnya dikerjakan di Tahun dan lokasi yang sama, bahkan sumber anggarannya pun sama.

“Berdasarkan penilaian tim kami, harga satuan per meter kedua bangunan pada TK Pembina Wotu berbeda jauh, padahal dikerjakan ditahun dan lokasi yang sama. Sumber anggarannya pun sama, ini kan lucu, dan itu tidak wajar,” tutur Eky.

Dia berharap setelah laporan pengaduan lembaganya diterima oleh APH, agar segera dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas adanya dugaan sejumlah penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dengan memanggil oknum yang diduga terlibat.

“Kita tunggu saja kerja dari teman-teman di APH setelah laporan kami masuk,” tutupnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.