200 total views
Jumat 18 November 2022
KPK, Bukannya berbenah dari kesalahan pada tanggal 11 November lalu, Mendagri malah melantik orang yang sama sekali bukan berasal dari tiga provinsi baru di Papua itu. Meskipun berbagai upaya mengantar aspirasi orang Papua yang menginginkan seorang Sekretaris Daerah adalah mereka yang benar-benar berasal dari daerah setempat, walau telah kedengaran ditelingahnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, namun tidak dipedulikan.
Apakah ini bentuk dari ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap orang asli Papua, lebihnya kepada mereka yang telah teruji kemampuan intelektualnya. Ataukah ada kepentingan yang mendorong seorang Tito Karnavian untuk melantik Tiga Sekda yang notabenenya bukan Putra Asli Papua,
patut dicurigai, patut pulah dipertanyakan.
Bentuk diskriminasi rasial yang masih kental oleh pemerintah Jakarta telah meninggalkan trauma berkepanjangan hampir diseluruh masyarakat Papua. Dalam jenjang strata kehidupan manusia kaum pribumi Papua tidak bisa dibedakan, sebab semua insan penghuni negeri cenderawasih ini sudah merasakan betapa pahitnya perhatian yang penuh kepalsuan ditunjukan oleh pemerintah Indonesia, dan itu terus menerus dilakukan tanpa di sadari telah menyayat hati seluruh manusia di bumi ini.
Menyayangkan kebijakan Presiden dan Mendagri yang terkesan menyudutkan orang Papua, LSM WAGAB kembali angkat suara. Yerry selaku Ketua LSM tidak tinggal diam, kepada media ini, Jumat (18/11), Yerry lagi-lagi mempertanyakan alasan diangkatnya Sekretaris Daerah yang sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat di tiga provinsi tersebut.
Bagi Yerry, keputusan pemerintah pusat untuk melantik Sekretaris Daerah adalah hal yang wajar, tetapi yang sangat ia sesalkan adalah Jokowi dan Tito tidak memperhatikan tuntutan masyarakat Papua sebelumnya, dalam hal ini masyarakat penghuni tiga provinsi yang baru saja diresmikan.
Itu sebabnya dalam kesempatan ini dengan ekspresi kesedihan yang di liputi kekecewaan, Yerry tidak dapat membendung sakit hatinya pasca pelantikan tiga Sekda yang dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan suara kerinduan masyarakat di tiga daerah otonomi baru yang sampai detik ini masih nyaring melengking, pastinya menjadi Doa. Bukan sepeninggal yang datang lalu berlalu, seperti sebuah janji bisu yang hanya pemanis bibir.
Kendati demikian, lagi kata Ketua LSM WAGAB, ” Pemerintah Jakarta dalam hal ini, pemangku kekuasaan di Kementerian itu saya melihat sepertinya kesadaran beliau pak Tito itu dalam membaca situasi ini tidak ada. Nyatanya aspirasi masyarakat yang menginginkan Sekda itu orang asli malah tidak direspon baik. Ini cara dan model yang tidak seharusnya ditunjukan oleh Presiden dan Mendagri kepada orang Papua, sangat tidak bisa diterima. Kita mau jadi tuan di negeri sendiri gimana..??? Kalau model dan gaya lama masih terbawah, saya yakin Papua akan jalan ditempat. Ini bukan perkara karakter, tetapi ini menyangkut kepercayaan mutlak yang harus diberikan pemerintah pusat kepada orang Papua dalam mendukung segala kebijakan pemerintah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” timpal Yerry kesal. (Nando)
