145 total views
JAKARTA
Global Investigasinews.Com
Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 sesi pertama di hari kedua, Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapatkan pembekalan teknis dari berbagai narasumber, Kamis (24/11).
Di sesi ini, formatnya sedikit berbeda. Masing-masing Pimpinan Tinggi dibekali materi berkaitan dengan tugas dan fungsi yang diampu mereka.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin bersama Kepala Divisi Administrasi Jusman, menyerap ilmu dari narasumber Perwakilan Kementerian Keuangan tentang Strategi dan Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2023 di ruang Lotus 1 Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta.
Mereka berdua bergabung dengan Kakanwil DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan serta semua Kepala Divisi Administrasi dari masing-masing Kantor Wilayah.
Ada tiga outline yang dipaparkan narasumber. Pertama mengenai kebijakan belanja tahun anggaran 2023, meliputi arah kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Penguatan peran APBN sesuai fungsi dasarnya serta konsolidasi fiskal berkualitas melalui mobilisasi pendapatan, spending better, pembiayaan inovatif dan sustainable
Selain itu, ada juga pemaparan tentang alokasi anggaran Kemenkumham dan strategi belanja pelanggaran 2023.
Di ruangan lain, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto mendalami materi yang berkenaan dengan strategi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Dengan narasumber berasal dari Kementerian PPN/Bappenas.
Di Lotus 2, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru Fajar menambah wawasan mengenai strategi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian. Narasumbernya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sementara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi fokus menimba ilmu dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia terkait strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di Ballroom Hotel.
(Sumber : hms ImigrasiPati)
