178 total views
JAKARTA – Global Investigasi News 29 Desember 2022.
Komite Anti Korupsi Indonesia merupakan lembaga pemerhati kinerja pemerintah Republik Indonesia baik dari segi internal maupun eksternal dalam aspek segala bidang terutama dalam urusan berkaitan dengan keuangan negara.
Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya.
Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya.
“Menanggapi pernyataan luhut Binsar Panjaitan Menko Marinves, Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia Moh Hosen mengatakan; bahwa apa yang disampaikan Luhut Panjaitan Soal OTT occurred system tidak bagus, itu dinilai kurang baik bagi masyarakat Indonesia.
“Dalam artian, jika para koruptor tidak segera ditangkap dan dibiarkan bersemayam di bumi Indonesia tercinta dengan seenaknya menghabiskan uang negara yang seharusnya dirasakan oleh rakyat . Ini Samahalnya pemerintah republik Indonesia memelihara seorang pejabat pecundang yang menentang Ketentuan Undang-undang Dasar 1945.
Kami rasa apa yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Pejabat yang telah melawan hukum itu sudah wajar dan sepantasnya diadili.
“Karena kalau masih menunggu adanya pengaduan masyarakat untuk mengungkap tindak pidana korupsi, ini masih membutuhkan proses penyelidikan, penyidikan, gelar perkara, jadi tersangka, kemudian berkoordinasi dengan jaksa untuk disidangkan ke pengadilan, itu membutuhkan jangka waktu lama dan memakan anggaran besar.
Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK untuk menangkap koruptor, tentunya menidentifikasi kasus, dan menungumpulkan bukti-bukti korupsi dengan maksud tidak asal menangkap.
Sebagaimana Tugas dan Wewenang KPK Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Diharap Presiden Jokowi untuk menegur Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan untuk tidak ikut campur urusan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Karena apa yang disampaikan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, seakan mau melindungi para koruptor yang dibenci oleh presiden sendiri dan pastinya merugikan negara dan masyarakat Indonesia.
Alangkah baiknya Menteri Marinves bekerja sesuai tupoksi dan tidak usah ikut campur soal strategi sistem kinerja KPK.
Perlu diketahui bahwa tugas Menko Marinves yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
Tercatat, kementerian yang dipimpin Luhut ini mengurusi berbagai bidang antara lain pariwisata, energi, transportasi, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup, kedaulatan negara, pemerataan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, ketahanan bencana, hingga revolusi mental,” Ungkap Aktivis KAKI, Rabu (29/12/2022).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali bicara soal ketidaksetujuannya terhadap operasi tangkap tangan (OTT) koruptor.
Luhut menolak bila Indonesia menjadi negara yang terkenal karena banyaknya OTT.
Katanya, OTT dan korupsi terjadi karena ada sistem yang memberikan ruang untuk pelanggaran. Maka dari itu menurutnya akan lebih baik jika pemerintah mengubah sistem yang meminimalisir pelanggaran.
“Kita tak ingin negara kita ini masuk ke dalam negara OTT, negara maju yang bermartabat tak ada lagi OTT. Itu Karena sistemnya bagus. Kita bangun sistem supaya tak ada lagi orang yg terlibat dalam perbuatan tidak terpuji tadi,” ungkap Luhut dalam acara Green Port Awarding yang disiarkan virtual, Rabu (28/12/2022).
Negara ini jangan jadi negara drama, drama karena Anda senang lihat orang OTT-OTT, ini semua karena occurred system kita nggak bagus,” katanya.
Luhut mencontohkan salah satu perubahan sistem yang sudah dilakukan adalah sistem digitalisasi pelabuhan. Misalnya saja transaksi pengiriman barang saat ini sudah tidak ada lagi yang tunai namun dibuat secara digital dan transparan. Sistem macam ini, menurut Luhut dapat meminimalisasi aksi korupsi.
Luhut kembali menegaskan lebih baik memperbaiki sistem untuk meminimalisir kesalahan daripada mencari kesalahan orang, dalam hal ini melakukan OTT.
“Kita harus berpikir jangan cari salah-salah orang terus tapi bangun sistem supaya orang tak banyak bangun kesalahan,” pungkas Luhut.
Penulis :sujai Global Investigasi News
