249 total views
Global Investigasi News.com-Tunjangan Aparat Desa Sekabupaten Mamasa tidak Tersalurkan Menjadi Keluhan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam menyongsong HUT Kab.Mamasa Ke-21 (7/3/2023).
Aparat desa sekabupaten Mamasa keluhkan terkait tunjangan yang tak kunjung tersalurkan dari kabupaten. Beberapa aparat desa seperti Bendahara desa yang berkali-kali ke Dinas keuangan untuk menanyakan terkait tunjangan dan gaji aparat desa, namun sampai 5 bulan terakhir ini masih saja belum keluar.
Di tengah hiruk-pikuk perayaan HUT Mamasa, sebagian besar aparat desa harus mengeluhkan tunjangan gaji yang tak dibayarkan. Keluhan tersebut akan disuarakan dalam Hari Raya Ulang Tahun Kabupaten Mamasa yang ke 21 tepatnya tanggal 11 maret 2023 mendatang di sepanjang jalan menuju kantor Bupati Mamasa.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas pp Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP tersebut juga mengatur nominal gaji yang diterima kades beserta sekretaris desa (sekdes) dalam menjalankan tugasnya. Pasal 81 ayat (2)c menetapkan bahwa perangkat desa berhak mendapat gaji paling sedikit Rp 2.022.2200 atau setara gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
“Memang sejak dari bulan 11 tahun 2022 sampai bulan 3 tahun 2023 ini kami belum menerima tunjangan/gaji. Dan sudah beberapa kali bendahara Desa menanyakan ke kabupaten namun sampai sekarang belum juga keluar”. Ujar salah satu aparat desa di kabupaten mamasa.
Perayaan yang meriah sudah berlangsung selama 4 hari ini, telah bercampur rasa syukur dengan keluhan masyarakat. Selain tunjangan aparat yang belum dibayar masih ada keluhan lain seperti jalan poros yang masih belum beraspal, tunjangan honorer dan perawat yang belum terbayarkan, tunggakan bpjs dan fasilitas mahasiswa yang ada di kabupaten Majene.
