223 total views
PALEMBANG 08.MARET 2023 NASIONAL
BPI KPNPA RI kembali adakan aksi damai mempertanyakan Hasil Audit pada Pembangunan Jalan, SP Kulim, Menara 33 dan Sp Semambang Menghabiskan Anggaran Ratusan Miliar
Aksi damai yang di hadiri Puluhan massa tergabung dalam Badan Peneliti Indpenden Kekayaan Penyelenggara Negara dan pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) di kantor BPK RI perwakilan Sumsel terkait dengan Tiga Mega Proyek yang dikelola PUMB Provinsi Sumsel ditiga titik dan menelan Anggaran Ratusan Miliar.
Ketua BPI KPNPA RI Propinsi Sumatra Selatan Feriyandi mengatakan kepada awak media bahwa ketiga proyek pekerjaan tahun anggaran 2021-2022 itu yakni pembangunan jalan penghubung pendopo (Pali) SP Kulim (Bts Mura), Pembangunan jalan penghubung SP Kulim (Bts Mura) menara pengamat 33 dan Pembangunan jalan penghubung SP Semambang Menara Pengamat 33 dengan nilai sekitar Rp 235 miliar.
“Hasil audit hanya keterlambatan pekerjaan dan tidak ada temuan. Sedangkan pada gambar badan jalan 7 meter sementara di lokasi hanya ditemukan badan jalan hanya 6 meter,” ujar Feri sembari mengatakan jika pihaknya telah melakukan pemantauan dilokasi.
Selain itu dikatakan, bahwa pada pekerjaan dilapangan juga tidak ada pembuatan bahu jalan dimana sesuai dengan dokumen rencana tender ada pekerjaan bahu jalan dengan lebar 1,50mx2sisi dengan ketebalan bervariasi.
Tak hanya itu, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan BPI KPNPA RI diduga kuat pada pekerjaan tersebut sangat rawan terjadi adanya indikasi praktek yang mengarah pada tindak pidana korupsi dengan rincian lebih jauh dikatakan Feri, pembangunan ditiga titik tersebut dinilai kurang pantas dengan alasan jalan tersebut minim pengguna. Sementara di Sumatera Selatan masih banyak jalan yang rusak namun dibutuhkan warga.
“Setelah kita lakukan penghitungan dan penelusuran, ternyata manfaat jalan itu juga minim. Diduga jalan tersebut merupakan lahan MHP dan semestinya perusahaan yang membangun. Mengapa PUBM Sumsel dengan semangat membangun jalan yang minim pengguna seperti jalan raya dan jalan-jalan yang menjadi tanggungjawab Pemprov Sumsel. Artinya semua ini ada apa? Sumsel masuk kategori provinsi miskin tapi terkesan menghambur-hamburkan uang Negara,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Feri meminta kepada BPK RI untuk benar-benar melakukan audit diloaksi tersebut.
“Bukannya memfitnah tapi ada dugaan kuat tindak pidana korupsi
kami melihat adanya kejanggalan dan terjadinya kekurangan volume pada pekerjaa tersebut. Karena kita sudah melakukan pemantauan dilokasi, bukan hanya asal bicara saja,” tukasnya usai melakukan aksi damai di BPK RI.
Menyambut aksi tersebut, Rita salah satu perwakilan dari BPK RI perwakilan Sumsel mengaku akan berkoordinasi dengan tim auditor
