232 total views
globalinvestigasinews.com -Kesal bercampur kecewa, sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Hari Rabu 05 April 2023 kemarin, melakukan aksi pemalangan ruang kerja. Ruangan yang dipalang yakni, pintu masuk Ketua, Wakil Ketua dan juga Sekwan.
Di sinyalir karena tidak adanya aktivitas pimpinan dewan, terhitung sejak triwulan I sampai triwulan II. Bahkan yang sangat disesalkan adalah, meskipun langkah kordinasi terus diupayakan para anggota dewan namun tidak pernah ditanggapi oleh Ketua DPRP.
Ada sekitar 65 anggota DPRP dalam aksi tersebut, dengan tuntutan yang menjadi alasan. Jika pimpinan DPR mengharapkan palang dibuka, segera merespon dengan menggelar Rapat Bamus dan keempat pimpinan dimaksud harus bertanggung jawab atas persoalan yang ditimbulkannya.
Bahkan dengan sikap tegas ke 65 anggota dewan tersebut mengatakan bahwa, selama tuntutan mereka belum direspon oleh pimpinan DPRP, selama itu palang tidak akan dilepas dan akan tetap terpasang.
Mengamatinya Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua, Yerry Basri Maak, SH, pada Kamis sore 06 April 2023 mengatakan, dengan melihat pada fakta yang terjadi di lembaga legislatif kemarin, sangat tidak patut bagi seorang pimpinan DPRP untuk mengabaikan setiap saran dan keluhan Ketua maupun Anggota Fraksi, tentang uraian tugas-tugas yang akan dijalankan sebagai acuan program tahunan DPR Papua.
” Saya dari LSM mengapresiasi langkah dan sikap yang diambil oleh Anggota Dewan. Bagi saya, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan semua Anggota harus bisa menyatakan sikap tegas terhadap Pimpinan, Wakil, dan juga Sekwan. Bila perlu ada aksi yang lebih serius dari kemarin. Ketua ini adalah corong rakyat Papua, tetapi dengan gaya kepemimpinannya seperti ini, sudah tidak bisa dipertahankan. Beliau harus malu dan sadar diri, harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR Papua. Ini sangat memalukan, sangat tidak layak jadi figur rakyat,” tegas Yerry.
Yerry juga menyesalkan kelalaian seorang pimpinan DPRP yang terkesan tidak sejalan dengan anggota, sehingga dalam merumuskan kebijakan harus tertunda dan molor hingga berujung pada aksi pemalangan. Ia juga mengingatkan masyarakat Papua, khususnya masyarakat kota Jayapura agar nantinya tidak lagi salah memilih pemimpin seperti ini, karena di kubu yang dipimpinannya sendiri banyak meninggalkan kesan tidak harmoni dan kerap berseberangan.
” Saya berharap ini menjadi parameter dalam mengevaluasi kinerja seorang pimpinan dewan, agar nantinya kita tidak lagi salah dalam memilih pemimpin untuk waktu yang akan datang,” pinta Basri.
Sementara itu dikutib dari media lintaspapua.com, Elvis Tabuni, Ketua Komisi I DPR Papua menyebut, kalau aksi yang dilakukan karena surat dari 8 Fraksi yang sudah diberikan ke pimpinan DPR Papua tidak ditanggapi untuk membuka Rapat Bamus.
“Wajar saja hari ini teman-teman spontan memalang ruangan kerja dari 4 Pimpinan DPR Papua dan ruang Sekwan,
periode yang lalu berbeda dengan periode sekarang mengapa,? karena sampai memasuki triwulan II terjadi kevakuman.
Palang sudah terpasang, kita kasih waktu 1 x 24 Jam untuk Pimpinan membuka rapat Bamus dan kita bicara menyelesaikan masalah ini,” kata Elvis.
Elvis juga menyampaikan dalam rapat komisi yang berlangsung pada hari ini, Kamis 06 April 2023, ada 5 poin didalamnya yang perlu menjadi perhatian Pimpinan DPR Papua.
- Pimpinan diminta segera membuka Rapat Bamus sampai tgl 11 April 2023.
- Palang akan dibuka setelah rapat bamus dilaksanakan.
- Sampai Hari Selasa 11 April bila Rapat Bamus belum dibuka maka aksi akan ditingkat lagi.
- Fraksi-Fraksi Dewan sudah 2 kali menyurat ke pimpinan dan tidak akan menyurat lagi sebab pimpinan tidak merespon, untuk itu Pimpinan Fraksi akan mengambil langkah-langkah lain.
- Fraksi dan Komisi menyampaikan kepada Badan Kehormatan untuk menyikapi kondisi ini.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Natan Pahabol mengatakan, “sesuai mekanisme dewan, dimana Fraksi sudah menyampaikan surat untuk rapat Bamus ke Pimpinan Dewan tetapi tidak ada respon
sehingga secara spontan teman-teman melakukan aksi pemalangan ruangan kerja pimpinan DPR Papua dan Sekwan. Kami minta pimpinan DPRP untuk segera menanggapi permintaan kami untuk segera membuka rapat Bamus.,” harap Natan. (Nando)
