“SOROTAN TERHADAP SMP NEGERI 7 SAROLANGUN TERKAIT DUGAAN PUNGLI DENGAN DALIH UANG PERPISAHAN ?!”

 241 total views

Sarolangun, 27/06/2023 Glovalinvestigasinews

Read More

Beberapa Wali murid mengkritisi kebijakan yang di lakukan oleh pihak Sekolah SMP N 7 Sarolangun Jambi terkait adanya pungutan kepada murid dengan dalih untuk perpisahan kelas lX. ” Kami merasa keberatan dengan pungutan sebesar 300 ribu itu, katanya untuk biaya perpisahan, untuk kenang kenangan, untuk beli baju seragam, untuk medali, untuk makan waktu acara perpisahan, kami orang miskin, ‘kan katanya sekolah itu gratis, ada kwitansinya tertanggal 22 Mei 2023 dan harus di bayar lunas,” jelas salah seorang wali murid yang namanya minta di sembunyikan.

Ketika hal ini di tanyakan kepada pihak Komite, Joni Arifki selaku ketua Komitepun angkat bicara terkait kebijakan kebijakan yang di ambil oleh Kepala Sekolah,” terkait adanya pungutan yang berjumlah 300 ribu kepada wali murid, yang katanya untuk dana perpisahan kelas lX, saya akan mintakan pertanggung jawabanya, dana itu larinya kemana dan untuk apa, saya Ketua Komite sudah 2 tahun, apapun kegiatan dak pernah dilibatkan dalam musyawarah ataupun yang lain, seperti penggunaan dan aliran dana BOS, saya tidak pernah ikut tanda tangan apapun kegiatan itu, komite hanya firmalitas saja,” jelasnya pada (25/06/2023).

Tapi ketika hal ini di tanyakan kepada Kepala Sekolah SMPN 7 Sarolangun, Bu Yuli sapaan akrabnya terkesan lempar tanggung jawab dan mengelak, jika hal ini tanggung jawab Komite,” Itu Komite yang bertanggung jawab, saya tidak tau menahu, ” sudahlah, kita kan masih saudara,” tutur Yuli kepada awak Media ini.

Fazan sebagai Koordinator Wilayah pun sempat berujar bahwa Sekolah SMP N 7 sudah sering jadi sorotan, contohnya sistim belajar, pembagian jam belajar maupun kebijakan kebijakan yang lain yang di ambil oleh Kepala Sekolah yang cenderung bertentangan dengan Tupoksi sebagai Kepala Sekolah, “Susah kalau kita sampaikan saran ataupun masukan demi kemajuan sekolah tersebut, pokoknya menurut sekehendaknyalah,” jelasnya pada 22/06/2023.

“Kami berharap agar kepala dinas Pendidikan kabupaten Sarolangun agar menegur kepala sekolah bersangkutan dan memerintahkan agar bisa menjalankan tugas sesuai Tupoksinya, Saya pernah sampaikan ke Kabidnya langsung di Dinas, tapi sepertinya tidak ada efek apapun, mungkin karena masih ada kedekatan dengan “Penguasa Kabupaten” saya tidak tahu,” tutup Ketua Komite Joni Arifki yang pernah menjadi anggota DPRD Sarolangun ini.***
(samsu Biro Sarolangun)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *