LSM GMAS Dapat Laporan/Aduan dari Masyarakat, “SPJ Pembangunan JUT Desa Argosari Tahun Anggaran 2023 Patut Diperiksa ?!”

 92 total views

Globalinvestigasinews.com Lumajang,05 Januari 2024 Berawal dari aduan masyarakat pada LSM_GMAS (Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Adil Sejahtera) kabupaten Lumajang,terkait adanya pembangunan jalan usaha tani tahun anggaran 2023 di desa Argosari yang pekerjaan proyeknya baru dimulai pada tanggal 4/1/24. Untuk mendapatkan informasi yang akurat

Read More

Sekretaris DPD LSM_Gmas bersama awak media komfirmasi ke salah satu tokoh masyarakat Tengger, dalam penjelasannya, tokoh masyarakat Argosari menyampaikan bahwa pembangunan jalan usaha tani, yang sumber dananya berasal dari Dak Fisik tahun anggaran 2023, dengan jumlah anggaran Rp,190.500.000,(seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)desa Argosari, kecamatan Senduro kab. Lumajang tersebut benar adanya, akan tetapi yang menjadi yang pertanyaan kenapa pengadaan barang mulai dari papan nama proyek sampai pengadaan paving itu duga dari dinas pertanian, padahal di papan informasi pelaksananya Kelompok Tani Argotani.
Menurut sekretaris dinas pertanian yang di komfirmasi di ruang kerjanya awak media tanggal 4/1/23 menyampaikan bahwa proyek anggaran tahun 2023 tidak boleh di kerjakan tahun 2024.artinya harus selesai tahun 2023, untuk pelaksana pembangunan jalan usaha tani (JUT)itu kelompok tani atau sewakelola, namun supaya lebih jelasnya jenengan hubungi langsung pak Eko yang membidangi hal itu tuturnya.
Sesuai arahan sekdin awak media ini konfirmasi via WhatsAppnya ke bidang Kabid PSP (Penyuluhan Sarana dan Prasarana) Eko terkait pembangunan JUT tahun anggaran t 2023 di laksanakan 2024, beliau irit bicara hanya menjawab Kegiatannya swakelola tipe IV,Anggaran DAK salur ke -3 Jelasnya.
Sedangkan menurut wakil sekretaris DPD LSM _GMAS kabupaten Lumajang Sholeh S.pd, saat di minta pendapatnya oleh media bahwa dirinya sangat terkejut kalau ada pembangunan jalan usaha tani yang sumber dananya berasal dari DAK tahun anggaran 2023 baru di laksanakan 2024, karena ini berkaitan dengan uang negara yang harus di pertanggung jawabkan, lah kalau pelaksanaannya sudah lompat tahun bagaimana cara membuat SPJnya , untuk itu akan ketua DPD untuk diadakan rapat, agar segera berkirim surat kepada dinas terkait untuk minta klarifikasi tandasnya Bersambung Bersambung(Had)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *