Pemerintah Desa Kujangsari Berkolaborasi Dengan Kejaksaan Negri Kota Banjar Sosialisasikan Penyuluhan Bidang Hukum Kepada Masyarakat

 30 total views

Kota Banjar – Hukum secara teori mengenal asas presumtio iures de iure yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum. Asas tersebut dikenal juga sebagai fiksi hukum atau dalam bahasa latin dikenal dengan istilah ignorantia jurist non excusat yang berarti ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Adanya fiksi hukum tersebut membuat seseorang tidak dapat terhindar dari jeratan hukum dengan dalih ketidaktahuannya akan hukum. Fiksi Hukum diatur lebih lanjut dalam Putusan MA No. 645K/Sip/1970 dan Putusan MK No. 001/PUU-V/2007 keduanya memuat prinsip yang sama yaitu “ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf” serta Putusan MA No. 77 K/Kr/1961 yang menegaskan “tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara”. Konsekuensi dari adanya fiksi hukum sejatinya tidak hanya menitikberatkan pada masyarakat untuk memahami aturan hukum yang berlaku, namun juga membawa konsekuensi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk aktif memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum di masyarakat.

Read More

Kasi Intel Kejaksaan Negri Kota Banjar Akhmad Fakhri, SH.MH. bersama dengan perwakilan dari Polres Kota Banjar menjadi narasumber pada Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat, bertempat di Aula Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar.(15/05/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri perangkat desa, BPD dan lembaga desa termasuk Lpm, Pkk serta kader.

Dalam kegiatan tersebut, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Banjar , Akhmad Fakhri, SH.MH menjelaskan mengenai kedudukan Jaksa dalam penegakan hukum dan pentingnya sinergitas antara pemerintah desa dengan aparat penegak hukum.

“Tugas jaksa itu melindungi dan mengayomi masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat. Jaksa juga memiliki bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di bidang Hukum,” jelasnya.

Dalam pemaparannya tersebut, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Banjar ini berharap desa-desa lain dapat mencontoh Desa Kujangsari agar kegiatan sosialisasi seperti ini dapat digalakkan dan membuat pemahaman hukum di masyarakat semakin meningkat dan merata.

“Kegiatan seperti ini sangat baik, kedepan desa-desa lain juga harus melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi hukum. Desa Kujangsari bisa dijadikan percontohan, ini penting agar pemahaman hukum masyarakat bisa meningkat dan merata di seluruh desa di Kota Banjar ,” papar Akhmad Fakhri.

Selain Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Banjar , turut hadir perwakilan dari Polres Banjar dan mensosialisasikan tentang Hukum di Kota Banjar.

Sebelum kegiatan berlangsung, Kepala Desa Kujangsari Bapak Mujahid. S. Ag dalam sambutannya saat diberi kesempatan untuk membuka acara menyampaikan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk menjawab urgensi perlindungan hukum agar masyarakat mengetahui hak-hak konstitusionalnya terkait perlindungan hukum.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada kita semua terkait hak-hak hukum kita,” Pungkasnya. (Tons)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *