LSM WGAB, Yerri: “Menjelang Penerimaan Siswa Baru Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota Diharapkan Dapat Memastikan Tidak Adanya Pungli di Sekolah-sekolah ?!”

Loading

Kamis 20 Juni 2024

Read More

Kota Jayapura,koranpemberitaankorupsi.net – Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Papua, Yerri Basri Mak, SH,MH., berharap agar pemerintah Provinsi, Kab/Kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dapat memastikan tidak adanya Pungutan liar (Pungli) di Sekolah-sekolah menjelang pendaftaran siswa/siswi baru.

Saat ditemui wartawan disebuah Kedai Kopi di Kotaraja, Kamis (20/6/24) dirinya berpesan agar dinas terkait dapat meningkatkan pengawasan disetiap Sekolah-sekolah guna memastikan tidak adanya tuntutan biaya pendaftaran yang berlebihan. Mulai dari Paud, TK, SD, SLTP maupun SLTA, mengingat banyak orang tua murid yang mengeluh karena pendapatan yang pas pasan.

” Banyak laporan dari masyarakat, khususnya orang tua siswa yang mengeluh soal biaya pendaftaran masuk sekolah yang melambung tinggi dan sering membuat mereka harus berpikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini sangat kami sayangkan, mengingat banyaknya sumber dana yang diperuntukan negara dalam menunjang proses belajar mengajar, sehingga jika biaya pendaftaran menjadi suatu problem tidaklah masuk akal,” ujar dia.

Yerri juga meminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, atau dinas yang dipercayakan agar bisa mendatangi setiap Sekolah-sekolah untuk melakukan pengecekan secara langsung dan meminta laporan hasil kesepakatan Panitia Penerimaan Siswa baru, demi memastikan bahwa beban pendaftaran masuk sekolah masih pada tingkat kewajaran yang dapat dijangkau.

Ia menambahkan, hal ini sangat perlu dilakukan pemerintah karena momen pendaftaran masuk sekolah diduga sering dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi sehingga kerap menjadi perdebatan. Lantas Yerri mengharapkan Dinas-dinas terkait nantinya dapat melakukan investigasi terkait laporan orang tua siswa dan bilamana terdapat penyimpangan yang tidak sesuai maka oknum guru yang bersangkutan atau kelompoknya dapat dikenai sanksi tegas.

” Menurut saya, investigasi dan pengawasan sangat perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan sekolah terkait biaya pendaftaran masuk sekolah yang kadang tidak masuk akal. Kitakan tahu, Pendidikan menjadi prioritas dinegara ini dan tidak sedikit biaya yang dikonsentrasikan pemerintah untuk menunjang aktivitas belajar mengajar disekolah. Sehingga apabila pendidikan menjadi penting, maka sudah seharusnya biaya yang biasanya dibebankan kepada siswa harus dihilangkan, alias sekolah gratis,” katanya.

Lanjut dia, untuk meningkatkan kwalitas pendidikan anak Indonesia solusi terbaik adalah membebaskan para murid dari tanggungan biaya apapun yang dapat menjadi beban psikologis anak. Tetapi sebaliknya, membebaskan siswa dari biaya sekolah akan menghadirkan ekspresi bebas untuk mengejar Cita-cita dan menggapai prestasi di sekolah tanpa adanya rintangan yang menghadang. Negara juga tidak menyepelehkan hak dan tuntutan kebutuhan guru sehingga ada keselarasan diantara keduanya.

” Biaya sekolah bisa menjadi beban psikologi anak. Anak yang berprestasi kadang harus putus sekolah karena faktor biaya. Dan saya berpikir sudah semestinya pemerintah memberlakukan pendidikan gratis di semua jenjang, kalau mau serius meningkatkan kwalitas mutu pendidikan kita dengan timbal baliknya. Hak dan kinerja para guru wajib menjadi prioritas,” tutup Ketua LSM WGAB. ** Nando**

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *