Aktivis HAM : Jika Tidak Dihukum, Pejabat Bermasalah Munculkan Diskriminasi dan Gerusi Elektabilitas
Aceh timur-globalinvestigasinews.com-Aktivis HAM, Ronny Hariyanto, menyatakan seharusnya para pejabat pelaku sejumlah kekerasan serta pejabat bermasalah lainnya di Aceh Timur, segera dihukum berat, demi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sipil, tanpa adanya diskriminasi.
Menurut Ronny, selain harus menerapkan prinsip persamaan hak di depan hukum, prilaku para pejabat yang menjadi contoh buruk bagi masyarakat itu, telah merusak citra pemerintahan Aceh Timur, dan juga dapat menggerusi elektabilitas politik pihak berkuasa, jika hingga kini belum juga dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya.
” Mereka harus segera dihukum, sebab jika tidak, masyarakat akan merasakan bahwa telah terjadi diskriminasi serta ketidakadilan hukum secara terang – terangan di sini, dan selain mencoreng citra pemerintahan, melebarkan keraguan pada penegak hukum, itu juga akan terus menggerusi elektabilitas politik pihak berkuasa nantinya, mari kita pikirkan secara logis dan realistis” kata Ronny, Rabu 29 Juli 2020.
Ronny mengatakan, bahwa ketidakadilan hukum yang diselenggarakan secara terang – terangan, merupakan bentuk lain dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.
” Ketika proses hukum berbeda – beda antara pejabat dan warga biasa, apalagi bila mereka tidak dihukum, maka itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebab konstitusi menyatakan persamaan hak atas setiap orang, tanpa diskriminasi,” ungkap putera Idi Rayeuk berdarah Aceh – Minang tersebut.
Dia menegaskan, jika kaum lemah dihukum, sementara yang berkuasa tidak, maka hal itu juga dinamakan penindasan.
” Jika hanya kaum lemah yang dihukum secara membabi buta, sementara yang berkuasa dimanjakan, bahkan kasusnya terkesan ditutup – tutupi, dilenyapkan, maka sejatinya itulah ketidakadilan dan penindasan, padahal kita jelas selalu menggembar – gemborkan sebagai negara hukum, bahkan juga daerah hukum syariat, tapi kenapa terkesan malah tidak adil dalam prakteknya,” sebut eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Aceh itu.
Dia berharap, semua pejabat bermasalah di Aceh Timur diusut dan ditindak tegas, demi hadirnya keadilan hukum tanpa diskriminasi.
” Usut dan tindak saja semua yang diduga berperilaku menyimpang dan sudah terbukti kejahatannya, jika penegak hukum benar – benar bekerja, pasti bisa membuktikan, dan jangan ada diskriminasi, kami selalu mendukung penegak hukum menjalankan tugasnya demi terwujudnya keadilan untuk semua,” pungkas alumni Universitas Ekasakti
itu menutup keterangannya.
(Nana Thama Global).
