Globalinvestigasinews.com.Dompu.NTB.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, diatur bahwa LKKL Semester I
disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan.
Plt. Kabag Umum dan Kabag Program serta Humas, Febri Nurdian Satriatama menyampaikan sambutan dari Romi Yudianto, Kakanwil Kemenkumham NTB bahwasanya Hal tersebut dilaksanakan guna mewujudkan Kemenkumham yang semakin pasti dan acara tersebut dirangkaikan dengan Sosialisasi tuntutan ganti rugi keuangan negara serta dapat mempertahankan wtp untuk tahun 2023 ini
Kemenkumham mempunyai 3 target dalam pengelolaan keuangan, yakni mempertahankan One Time-Password (OTP), melakukan pengelolaan dengan baik dan mempertahankan dengan excelent. Dengan kontribusi seluruh Satuan kerja yang ada di Indonesia, Kemenkumham masuk posisi 3 dalam Laporan keuangan dan posisi 2 dalam Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Permenkumham No. 5 tahun 2023 tentang tuntutan ganti rugi. Sistem Informasi Penyelesaian Kerugian Negara (SIPKN) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenkumham RI untuk memfasilitasi proses penyelesaian kerugian negara dengan lebih efisien dan terstruktur. Aplikasi tersebut memperkuat sistem administrasi keuangan negara melalui integrasi data yang akurat dan transparan.
Diharapkan dapat mempertahankan dalam pelayanan keuangan, terutama dalam pengguna layanan yakni memperpendek birokrasi dan menyederhanakan dokumen yang ada agar pengguna layanan merasa lebih puas dan cepat, pungkas Halik. Jurnalis, Rdw/ddo.
