Jayapura,globalinvestigasinews.com – Aktivis muda Papua Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WGAB kepada media ini di salah satu kafe di Jayapura, Rabu (30/8) mengatakan bahwa,
Dari pengusulan tiga nama pejabat yang digadang layak menduduki jabatan sebagai Penjabat Gubernur Papua, satu diantaranya adalah Ridwan Rumasukun yang kini menjabat Plh Gubernur Papua.
Namun berbagai tuntutan aspirasi masyarakat Papua, sekaligus bentuk penolakan karena dipandang bukan merupakan Orang Asli Papua (OAP) maka usulan dari DPRP dipandang LSM sedikit keliru, sehingga RR tidak layak diusung bersama 2 nama yang adalah Anak Asli Papua.
Dua nama yang dimaksud yakni, Yuliana J. Waromi.,SE.,M.Si yang kini menjabat Sekretaris DPR Papua (Sekwan) dan Anthonius Ayorbaba, sebagai Kakanwil Papua. Diantara kedua nama yang disebutkan tadi adalah Putra dan Putri terbaik Papua yang masih eksis didunia birokrasi dan jahu dari hembusan kecurigaan.
Namun kepada awak media Ketua LSM Yerry Basri Mak, SH, mewakili aspirasi masyarakat di dua wilayah adat Tabi/Saireri mengatakan bahwa, dalam pantauannya masyarakat Papua cenderung mengharapkan agar selepas Plh Gubernur Ridwan Rumasukun pada 5 September nanti, sosok pengganti yang harus dilantik Presiden untuk memikul tanggungjawab sebagai Pj Gubernur Papua adalah Ibu Juliana Waromi.
” Kami LSM mewakili lapisan masyarakat Papua Tabi/Saireri, mengharapkan kepada Presiden agar memberikan kepercayaan penuh kepada Srikandi kami, Ibu Juliana Waromi untuk dilantik sebagai Penjabat Gubernur Papua dalam waktu dekat ini. Meskipun mungkin tidak memenuhi unsur kelayakan karena jabatan dan pangkat, tetapi lewat kebijakan Bapak Jokowi kami meminta dengan hormat agar Srikandi Papua, Ibu JW bisa Bapak Presiden percayakan untuk menjalankan amanah negara sebagai seorang Penjabat Gubernur Provinsi Papua,” pintanya.
Yerri juga meminta agar Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri tidak mencari alasan dan juga tidak memperdebatkan terkait golongan yang seharusnya eselon l, sebagaimana yang disyaratkan UU ASN, tetapi bisa mewujudkan keinginan masyarakat Papua lewat kebijakan seorang Kepala Negara.
” Aturannyakan jelas, tetapi keputusan akhir ada di Presiden. Dan harapan kami Ibu Juliana Waromi lah yang harus ditunjuk dan dilantik sebagai Pj Gubernur Papua demi menjalankan misi pelayanan pemerintahan di Provinsi Papua.” Pungkasnya. (Nando)
