35 total views
Pati – Jawa Tengah
Dalam rangka menanggulangi kekeringan yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersama Forkopimda mengadakan rapat koordinasi penanggulangan bencana kekeringan pada Selasa (2/7).
Dalam rapat itu terungkap bahwa berdasarkan data dari BMKG, musim kemarau terjadi mulai dari bulan Mei. Adapun untuk wilayah Kabupaten Pati, diperkirakan akan mengalami jenis kemarau basah sehingga diharapkan tidak banyak daerah yang kekurangan pasokan air bersih.
Berkaca dari tahun kemarin, para peserta rapat juga memprediksi bahwa untuk tahun ini penanggulangan bencana kekeringan akan lebih baik dikarenakan melalui persiapan yang matang serta faktor jenis kemarau yang tidak menimbulkan dampak kekeringan yang signifikan.
“Untuk saat ini pasokan air terbesar yang berada di Kabupaten Pati terdapat pada Waduk Gembong dengan volume air 90%. Semoga kemarau tahun ini tidak separah kemarau tahun lalu yang baru selesai pada akhir November sehingga menyebabkan pasokan air di Waduk Gembong habis”, terang Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat menghadiri rapat tersebut.
Selain itu, lanjut Henggar, juga terdapat Waduk Gunung Rowo dengan volume air 60% sebagai cadangan air di daerah utara.
PJ Bupati Pati pun mengapresiasi bantuan dari banyak pihak yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kekeringan di wilayah Kabupaten Pati.
Ia pun akan mengupayakan antisipasi terkait permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat daerah resapan air pada daerah yang rawan banjir sehingga pasokan air tersebut dapat mengurangi debit air saat banjir serta sebagai cadangan air saat musim kemarau.
Kemudian dari BPBD Kabupaten Pati diperoleh data bahwa terdapat desa yang sudah mengalami kekeringan yaitu Desa Tambahagung di Kecamatan Tambakromo. Menghadapi hal itu, Pj Bupati Pati menekankan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir bencana kekeringan, diantaranya ialah harus responsif dan penanganannya dilakukan bersama-sama.
Kemudian terkait pendanaan, menurut Henggar, Pemkab menyediakan sebanyak Rp 500 juta dari dana APBD yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Berbagai upaya harus dilakukan termasuk penanaman kembali hutan yang gundul untuk membuat daerah resapan air. Jadikan penanggulangan bencana kekeringan tahun 2023 sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depannya”, pungkasnya.
(*)
