IWB Meminta Kejari Usut Tuntas Kasus Pengadaan Makanan Minuman di Banyuwangi Diduga Rugikan Keuangan Negara

Global Investigasi News Bayuwangi – Kasus pengadaan makanan dan minuman fiktif oleh NH dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kini kembali viral lantaran hingga saat ini penetapan NH terkesan hanya formalitas sehingga tidak ada tindakan Penahanan, Selasa (22/10/2024)

Hal tersebut menjadi banyak sorotan dikalangan aktivis, menduga kinerja pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi kurang profesional dalam melakukan penetapan dan penahanan terhadap tersangka,

Pada saat tim awak media mempertanyakan hal itu kepada pihak Plt Inspektur Inspektorat Banyuwangi, Marwoto Irban memberikan keterangan, Jum’at (11/10),

“Terkait persoalan kasus Nafiul Huda ‘NH’ yang telah dijadikan tersangka oleh kejaksaan negeri Banyuwangi, saat ini statusnya belum ada kepastian hukum,”jawab Marwoto

Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah mengirim surat ke Inspektorat Banyuwangi dan itu telah di tindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan oleh timsus bagian bawahnya,

“Temuan dan pemeriksaan timsus diwaktu inspektur pak Pujo sudah diberikan dan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2022, “jelasnya Marwoto

Disisi lain, Ketua Info Warga Banyuwangi (IWB),Budi Widarto Arbain atau yang akrab dipanggil dengan sebutan ‘ABI’ juga angkat bicara.

“Pak Marwoto memberikan keterangan pekerjaan dan kewenangan kami sudah dilakukan setelah itu bukan kewenangan kami sekarang kewenangan ada di Kejaksaan Negeri Banyuwangi hasil Timsus Inspektorat kabupaten banyuwangi sudah disampaikan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi tahun 2022.” ucap abi menirukan keterangan Marwoto

Lebih lanjut Abi, “Pak Marwoto dalam keterangannya menjelaskan bahwa timsus inspektorat dalam melakukan pemeriksaan sudah ada temuan kerugian Keuangan Negara dugaan pencairan fiktif makanan, minuman oleh Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (BKPP) pada tahun anggaran 2021 dan itu sudah diberikan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi tahun 2022.” ungkapnya.

Abi juga menegaskan dalam sesi ketika mendapatkan keterangan. “Jawaban tegas bapak Marwoto Irban sekaligus Plt Inspektur Inspektorat kab Banyuwangi ketika di tanya beberapa kali oleh kami, keterangan tersebut boleh ditulis ditayangkan di media dan medsos bapak Marwoto menjawab boleh yang penting jangan di tambah dan dikurungi, hal ini yang membuat kami yakin bahwa masih ada ASN di Banyuwangi yang berani menyampaikan kebenaran sesuai data dan fakta.” jelasnya Ketua IWB

Tidak berhenti disitu saja, besar harapan tim IWB dalam perkara penetapan terhadap tersangka meminta kepada Kejaksaan Negeri Banyuwangi segara tuntaskan persoalan mengenai NH.

“Berdasarkan hal tersebut kami meminta kepada Kepala Kejaksan Negeri Banyuwangi untuk segera memberikan kepastian hukum atas persoalan Kasus tersangka Nafiul Huda (NH) Pengadaan makanan minuman fiktif dalam kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi yang mana persoalan ini sudah hampir Dua tahun belum ada kepastian hukum,” harapannya

Masih dengan Abi, “Kami meminta kepada kepala Kejaksaan Negari Banyuwangi untuk segera mendaftarkan Kasus tersebut ke Pengadilan demi adanya kepastian hukum di Negara Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi karena Dasar Negara ini adalah Negara Hukum untuk itu harus ada kepastian hukum,

Dan kami meminta keterangan secara tertulis jika ada keterangan lainnya atau jika persoalan kasus Tersangka Nafiul Huda (NH) kegiatan makanan minuman fiktif tidak bisa di daftarkan dan di persidangkan.

Karena persoalan ini telah menjadi konsumsi publik ( sudah Viral ) dan Demi nama baik Insitusi Kejaksaan Negara Republik Indonesia agar tidak ada dugaan Insitusi Kejaksaan Negara Republik Indonesia diatur takut sama orang di belakangnya tersangka Nafiul Huda, dan Demi nama baik Insitusi Kejaksaan Negara Republik Indonesia agar tidak ada diduga telah masuk angin dalam menangani persoalan tersangka Nafiul Huda (NH) dan Demi nama baik Kejaksaan Negara Republik Indonesia Agar tidak ada dugaan tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.” Tekan Abi Arbain terhadap Kejaksaan melalui media massa.

Sekedar informasi tambahan yang di perlihatkan oleh Abi kepada awak media.

Lampiran nomer surat iwb : 060/SP/X/2024.