“SETELAH PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN EFEK JOKOWI YANG TERUS TUMBUH”

396 total views

Ekspresi Data

SETELAH PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dan Efek Jokowi Yang Terus Tumbuh

Denny JA

Sampailah kita pada titik nol kompetisi elektoral pasangan capres dan cawapres. Ini istilah untuk menggambarkan satu momen, di mana tak ada lagi alasan hukum yang bisa membatalkan pencalonan capres ataupun cawapres 2024.

Itulah respon cepat kita ketika membaca berita bahwa majelis kehormatan MK membuat pernyataan. Bahwa mereka tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia capres dan cawapres.

Itu berarti putusan MK yang baru, yang mengatakan bahwa mereka yang belum berusia 40 tahun, sejauh pernah menjadi kepala daerah, sah untuk maju menjadi capres atau cawapres.

Sebelumnya kita mendengar juga DPR sudah menyetujui revisi PKPU mengenai batasan usia capres dan cawapres tahun 2024. Pun kita membaca pula KPU secara resmi sudah membuat revisi itu.

Terbukalah jalan hukum bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di tahun 2024. Untuk kasus pilpres 2024, tak ada lagi celah hukum yang bisa mempersoalkannya. Inilah titik nol itu.

Pada titik nol ini, bagaimakah sisi elektabilitas pasangan capres dan cawapres? Paska putusan MK, kita membaca berita tiga lembaga survei, dari Indikator Politik, LSI dan juga LSI Denny JA.

Hasil tiga lembaga survei itu sama. Bahwa Prabowo dan Gibran unggul sementara, dibandingkan pasangan capres dan cawapres lain.

Tingkat kepuasan publik pada Jokowi juga masih sangatlah tinggi. Pada survei LSI Denny JA, bulan Oktober 2023, pasca putusan MK, kepuasan publik pada Jokowi masih menyentuh angka 76,7%.

Kini waktu pencoblosan kurang dari 100 hari lagi. Mungkinkah ranking elektabilitas pasangan capres- cawapres berubah?

Sangat banyak jumlah pemilih Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Total jumlahnya 204,8 juta.

Ada beberapa kondisi yang membuat intervensi pasangan capres dan cawapres bisa tapi sangat susah mengubah ranking elektabilitas pasangan capres dan cawapres.

Dalam pemilu langsung berlaku prinsip One Man, One Vote. Suara satu profesor, pemikir, aktivis sama nilainya dengan suara satu petani, buruh dan wong cilik.

Sementara di segmen kalangan terpelajar, mereka yang mahasiswa, tamat S1, S2, S3 dan seterusnya, jumlahnya hanya 10% saja dari populasi pemilih.

Kalangan terpelajar ini memang rentan berubah dipengaruhi oleh dinamika informasi dan kampanye. Apalagi soal isu apapun, selalu terjadi pro dan kontra di kalangan kaum terpelajar, yang hanya 10% jumlahnya.

Sementara kantong suara dari wong cilik, yang hanya tamat SMP ke bawah, yang penghasilannya 2 juta ke bawah, total jumlah mereka 60% dari populasi pemilih. Jumlah wong cilik enam kali lipat dibandingkan jumlah kaum terpelajar.

Cukup susah untuk menjangkau wong cilik sebanyak itu. Apalagi hanya 30 persen dari populasi pemilih ini yang suka informasi politik. Terdapat 26 persen pula yang tak memiliki Handphone.

Pada saat yang sama, efek Jokowi, approval ratingnya, juga tingkat kesukaan wong cilik pada Jokowi potensial tumbuh lebih banyak lagi.

Jokowi sudah menyatakan, selaku presiden, ia akan melanjutkan program bantuan sosial yang selama ini dilakukannya.

Yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) dua kali lipat bagi kelompok miskin. Ada pula bantuan khusus Elnino. Jokowi pun akan melanjutkan program Bansos beras sampai tahun depan.

Ini program Jokowi yang mudah menembus pemilih wong cilik, yang sulit ditembus pasangan capres dan cawapres manapun untuk skala nasional.

Jika Jokowi semakin populer, efek jokowi paling besar jatuh ke pasangan capres dan cawapres mana?

Dapat dipastikan, pasangan Prabowo dan Gibran yang paling mendapatkan berkah dari Efek Jokowi. Pasangan inilah yang bisa dikatakan membawa branding Jokowi, yang semakin diidentikan dengan Jokowi.

Prabowo berulang- ulang menyatakan. Ia akan meneruskan program Jokowi. Sementara Gibran sendiri adalah putra kandung Jokowi.

Ketika di sebagian kalangan terpelajar menyerang Jokowi, tapi di kalangan Wong Cilik justru menyukai Jokowi. Jumlah Wong Cilik ini jauh, jauh, jauh lebih banyak. Bukankah dalam pemilu, yang dihitung adalah jumlah (kuantitas) suara, bukan kualitas pemilih? ***

***Transkripsi yang dilengkapi dari video EKSPRESI DATA Denny JA (8/11/2023).

SETELAH PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MK