553 total views
GIN, Warga Balige antarkan laporan ke pihak Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengenai adanya dugaan korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba terkait soal kamera CCTV. Dimana dalam laporan tersebut, ada dua hal yang dilaporkan.
Pertama, mark-up pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) di Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2014 melalui bidang lalu lintas yang beralamat di Jalan Soposurung, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.
Kedua, pemeliharaan fiktif kamera CCTV di 8 titik Tahun Anggaran 2014 hingga tahun 2020. Dimana kejadian ini sebelumnya sudah diekspos oleh beberapa media online, namun kemudian hilang.
“Modus operandi yang digunakan adalah dugaan mark-up atau penggelembungan harga pengadaan dan perawatan CCTV di delapan titik yaitu di depan Kantor Dinas Perhubungan,” ujar seorang warga Balige Desi Gultom (45) Senin, 8 November 2021.
“Kedelapan titik CCTV itu adalah depan Kantor Dinas Perhubungan, Bundaran Balige, Simpang Jalan Gereja Balige, Pelabuhan Balige, depan SMK Negeri 1 Balige, Pasar Laguboti, Pasar Silimbat, dan Pasar Porsea,” terangnya.
Lanjut lagi pelapor terkait biaya perawatan CCTV tersebut menjelaskan selama 5 tahun diduga terus dianggarkan dari APBD Kabupaten Toba sejak tahun 2015 selama itu mungkin CCTV yang terpasang sudah tidak berfungsi lagi .
“Adapun kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan ini diduga korupsinya sebanyak Rp 149 juta dan tambah lagi dengan biaya perawatan fiktif selama 5 tahun pada delapan titik tersebut,” imbuhnya.
Harap pelapor, meminta kejelasan agar Kejari Toba Samosir segera bertindak. Pasalnya, pengadaan dan perawatan CCTV tersebut merupakan upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Toba, secara khusus Kota Balige.
“Kita minta Kejari Toba Samosir agar serius menangani kasus tersebut. Kita berharap korupsi di Kabupaten Toba ini segera diberantas oleh Aparat Penegak Hukum,” pungkasnya saat usai menyampaikan laporan tersebut ke Kejari Toba Samosir. (AMS)
