248 total views
Widodo SP – Seword
“Kami mengingatkan kepada para pangdam, para danrem, jangan sampai salah salah memilih atau mengundang orang penceramah, yang kemudian orang itu sudah terpapar radikalisme. Sehingga jangan sampai pemahaman-pemahaman yang tidak bagus itu nyampe ke keluarga besar kita.” kata Jenderal Dudung. .
Presiden Jokowi memang sangat serius dalam memperingatkan seluruh jajaran TNI dan Polri agar mereka tak hanya berfokus mengurus hal-hal makro, tetapi juga turut memperhatikan hal-hal yang mikro terkait kesatuan masing-masing. Termasuk di dalamnya soal gelaran acara keagamaan, yang jika tidak diwaspadai akan rentan dengan susupan ceramah-ceramah yang mengarah pada radikalisme.
“Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya, nggak bisa ibu-ibu itu memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, di polisi, nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus koordinir hal-hal kecil-kecil tadi yang saya sampaikan, makro dan mikro. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah kan nggak bisa begitu,” tegas Jokowi.
Sebenarnya sikap dan respons dari KSAD jenderal Dudung bisa ditebak sejak awal sih, karena beliau saya lihat punya komitmen kuat untuk mendukung keputusan apa pun dari Presiden Jokowi selaku Panglima Tertinggi TNI dan Polri di Indonesia. Terlebih jika sudah menyangkut masalah radikalisme, dimana Jenderal Dudung dikenal punya ketegasan dan keberanian untuk melawan setiap bentuk aksi yang mengarah pada radikalisme.
Penurunan baliho bergambar Rizieq Shihab menjadi bukti sahih yang tak bisa dibantah lagi, meski tentunya tindakan Jendera; Dudung saat masih menjabat sebagai Pangdam Jaya itu membuatnya tidak disukai oleh kelompok radikal, para pendukung, plus orang-orang yang selama ini bak mengail di air keruh dengan ikut campur dalam persoalan radikalisme, padahal aslinya mereka hanya kurang cocok atau menjadi kelompok oposan pemerintah.
Terlebih saat ini dengan jabatan KSAD yang lebih mentereng dengan pengaruh lebih luas, diharapkan kegelisahan dari Presiden Jokowi dapat diminimalisir dengan sikap para elit di kesatuan TNi dan Polri yang tentunya akan memastikan perintah Presiden Jokowi terkait “penertiban penceramah radikalisme” sampai ke seluruh jajaran, buat diteruskan ke keluarga masing-masing terutama para istri dari personel TNI dan Polri.
Kita juga akan menyaksikan bagaimana jurus “sibakan semak-semak” yang semakin jelas dan tanpa basa-basi itu akan mengeluarkan lebih banyak “ular beludak” dari balik semak-semak itu, yang seharusnya membuat masyarakat dapat semakin mudah mengenali sosok yang diduga mendukung tindakan atau aksi terkait radikalisme di negeri ini.
Daaan … kalau ditanya apakah ada personel TNI di bawah komando KSAD Dudung yang akan berani melanggar atau melawan perintahnya, sepertinya tidak adaya. Namun, rasanya kelompok yang menjadi sasaran dari arahan Presiden Jokowi yang disambut dengan baik oleh KSAD Dudung ini tidak akan begitu saja menyerah atau tinggal diam. Mereka pasti akan terus berusaha memasukkan pandangan, ideologi, dan pengaruh radikalisme dengan cara lain, yang terlihat smooth di permukaan, tapi memiliki efek yang tak kalah mengerikan.
Jadi, bisa dibilang akan ada adu kuat antara perintah Presiden Jokowi yang akan segera dilaksanakan di seluruh kesatuan TNI dan Polri, melawan tindakan atau upaya dari mereka yang masih ingin menyusup ke tubuh TNi dan Polri lewat berbagai macam cara. Sejauh ini sih, saya llhat upaya pemerintah dalam meredak potensi radikalisme cukup berhasil, meski pemerintah masih punya PR besar dalam menertibkan para penceramah yang cenderung menebar provokasi dan ajaran yang di luar kebiasaan, hingga yang mengarah pada tindakan untuk membenci orang lain yang dianggap tidak sealiran atau tidak sepemikiran.
Akhirnya, selain angkat jempol, saya mau beri dukungan kepada Jenderal Dudung untuk terus gas pol dan jangan tanggung-tanggung lagi buat memberantas setiap tindakan yang mengarah pada aksi radikalisme agar jangan sampai menguasai lembaga seperti TNI, yang memiliki posisi sangat penting bagi negeri ini.
Begitulah kira-kira….
Sumber berita: https://news.detik.com/berita/d-5964938/ksad-ke-seluruh-pangdam-dan-danrem-jangan-undang-penceramah-radikal/amp
