257 total views
2022/05/27
Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab disapa Kang Tb Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPIKPNPA Ri) memberikan dukungan kepada Kajari Karawang Martha Parulina Berliana melakukan pemanggilan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Karawang
Pemeriksaan terkait adanya dugaan fee dana Pokir. Kang Tubagus Rahmad Sukendar meminta kepada Kajari Karawang tidak hanya DPRD saja yang diperiksa namun semua penerima dana pokir baik di eksekutif termasuk bupati dan wakil bupati harus juga segera dipanggil.
Diketahui dana pokir yang disediakan APBD Karawang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Mulai Senin (30/5/22) surat panggilan mulai dikirimkan Kejari Karawang terkait dengan Penanganan dana pokir yang sudah masuk pada tahapan penyelidikan. Sebelum nya Kajari Karawang memastikan jajarannya sudah siap untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak pihak yang ada keterkaitan menerima dana pokir, bahkan Kajari sudah menugaskan Jaksa penyidik untuk segera melakukan pemanggilan,” kata Martha, Jumat (27/5/2022).
Menurut Martha, sebelumnya pihak penyidik melakukan telaah atas lapaoran masyarakat terkait adanya fee dari dana pokir anggota DPRD. Berdasarkan hasil tela’ah yang dilakukan penyidik, kejaksaan meningkatkan status menjadi penyidikan (lead).
“Sekarang sudah memasuki tahap penyelidikan sehingga kami akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat ini,” katanya.
Martha mengatakan, berdasarkan hasil ekspose diketahui jika dana pokir tidak hanya untuk anggota DPRD, namun juga eksekutif seperti bupati dan wakil bupati. Pihaknya memastikan akan memeriksa semua penerima dana pokir.
“Siapa pun penerima dana pokir akan kita periksa. Namun semua harus melalui tahapan pemeriksaan,” katanya.
Berdasarkan informasi, anggota DPRD Karawang menerima dana pokir sebesar Rp5 miliar. Namun unsur pimpinan DPRD diketahui lebih banyak menerima dana pokir sekitar Rp35 miliar. Hal yang sama juga pihak eksekutif menerima puluhan miliar rupiah. Penyidik kejaksaan tengah mencari dugaan adanya fee sebesar 5 persen dari dana pokir setiap anggota DPRD.
