PANGKALPINANG, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan Barisan Muda Patriot Bangka Kembali Mengeluarkan Instruksi Ke Semua Jajaran Pengurus Dan Anggotanya untuk ikut serta dalam mencegah terjadinya money politic saat Pemilu. Tim relawan akan diturunkan membantu penyelenggara pemilu untuk memantau gerakan – gerakan serangan fajar yang mau dilakukan oleh kelompok – kelompok tertentu.
Ketua Umum Barisan Muda Patriot Bangka Belitung Deki Kurniawan mengatakan relawan akan disiagakan jelang hari pencoblosan.
“Kita Ormas BMPBB sudah berkomitmen menolak money politic. Arahan DPP BMPBB Hari Ini Jelas Kepada Seluruh anggota kita bahkan termasuk relawan akan kita siagakan di hari Jelang pemilu untuk mendeteksi pelaku – pelaku penyerangan fajar itu. Kita akan berusaha mendapatkan buktinya untuk kita laporkan ke Bawaslu,” ujar bung Deki Kurniawan saat ditemui awak media di markas besar BMPBB, minggu, (11/02/2024).
Bung Deki menegaskan ini bukan masalah pesanan sekelompok elit politik dan pihak lain manapun, namun ada pada komitmen di ormas mereka untuk ikut aktif dalam menciptakan pemilu damai tanpa kecurangan. Bagi pelaku yang melakukan serangan fajar diimbau agar dilakukan penindakan setelah adanya laporan. dalam melakukan sosialisasi BMPBB selalu rutin menjelaskan menolak money politik ditengah tengah masyarakat.
Ketum BMPBB menjelaskan melalui Pemilu, rakyat akan memilih dan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan. Pemimpin yang terpilih merupakan representasi dari harapan rakyat akan sebuah perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi segenap anak bangsa.
“Saya ingatkan kembali kepada semuanya, jauhkan kepentingan pribadi dan golongan. Ini demi mewujudkan tujuan negara Indonesia,” kata bung Deki.
Ia menjelaskan Partai Politik (Parpol) seyogianya memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Parpol menjadi pemegang suara rakyat yang mengantarkan para kadernya duduk pada jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif.
Yakni dengan tugas dan wewenangnya untuk membuat kebijakan atau Undang-Undang (UU). Tentunya ini berkaitan erat dengan kepentingan rakyat.
“Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,”
Agar parpol yang mengikuti kontestasi tentunya dengan beradu ide serta gagasan bukan beradu isi amplop. Ujar bung Deki.
Hasil kajian tahun 2018 mengungkap fakta bahwa sebanyak 95 persen menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uangnya. Sementara 72,4 persen dari media sosial, dan 69,6 persen dari popularitas.
Hal ini dikuatkan oleh kajian dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), praktik politik uang telah membudaya dan mengkonstruksi proses demokrasi. Akibatnya, biaya politik membengkak, dan menjadikannya celah rawan bagi para calon peserta pemilu.
Kemudian hasil survei LIPI terhadap Pemilu tahun 2019 mencatat bahwa 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang. Juga 46,7 persen diantaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar.
Fakta ini sangat ironis, sebab jika sosok yang dipilih tidak berintegritas. Maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak akan jauh dari harapan masyarakat.
Sementara hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang. Setelah dibedah sebanyak 82 penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.
Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, dan tekanan dari pihak lain. Juga permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang.
“Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah ‘Serangan Fajar’ adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi,” ucap bung Deki Kurniawan.
(HW/TIM)
