239 total views
SULBAR Mamuju -Globalinvestigasinews.com, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Mutia Farida, mendampingi Tim penilaian struktur gedung bangunan yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya Indonesia terhadap gedung dan bangunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Kamis (4/3).
PT. Waskita Karya Indonesia merupakan BUMN yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan masa transisi darurat ke pemulihan pasca gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat Januari lalu.
Peninjauan ulang dilakukan dengan focus di lantai dua bangunan mulai dari Ruang Kepala Kantor Wilayah, Aula Utama dan beberapa bagian ruangan lainnya. Tim dari PT. Waskita memberi penjelasan atas kerusakan bangunan hingga menjelaskan bangunan rusak yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut menyusul laporan dari peninjauan sebelumnya bahwa kondisi bangunan gedung kantor perlu dilakukan perbaikan, terutama tiang penyangga, pondasi, serta plafon.
Kemenkumham Sulbar bergerak cepat untuk segera memperbaiki kerusakan pasca gempa bumi, dengan berkoordinasi pada instansi terkait untuk mempercepat proses pemulihan sehingga operasional kantor dapat optimal.
Hasil dari peninjauan kembali dari tim PT. Waskita Karya Indonesia agar pemeriksaan detail dilakukan pada seluruh bangunan Kantor Wilayah, maka disarankan untuk mengamankan asset barang bergerak (computer, TV, dan peralatan elektronik lainnya) terlebih dahulu pada satu tempat, agar tetap tercatat, sebagai antisipasi pada hilang/rusak/musnahnya asset karena proses pemulihan.
PT Waskita sedang Menyusun timeline penyelesaian proses pemulihan utnuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk disampaikan kepada User (Kanwil), sebagai bahan acuan Kantor Wilayah untuk melakukan rencana tindak selanjutnya pada masa transisi darurat ke pemulihan, berkaitan dengan kinerja yang tetap harus dilaksanakan dalam pelayanan masyarakat.
Dengan dilakukannya penilaian untuk rencana rehabilitasi Gedung Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar akan juga berkoordinasi dengan Pengelola BMN (Kementerian Keuangan Cq. KPKNL Mamuju) untuk proses penatausahaan BMN-nya.
RUS GINEWS
