1,035 total views
Jayapura,globalinvestigasinews.com – Sebuah keputusan yang bertolakbelakang dengan keinginan Orang Asli Papua terkait Calon Penjabat Gubernur yang telah diambil dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya termaksud mantan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang di gantikan oleh Plh Gubernur Ridwan Rumasukun, yang disinyalir kembali ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua membuat Forum Peduli Pejabat Gubernur Harus Orang Asli Papua (OAP) terpaksa melayangkan Surat Terbuka kepada Presiden RI H. Ir. Joko Widodo.
Kepada media pada Sabtu (02/9/23) Ketua Forum Peduli Pejabat Gubernur Harus Orang Asli Papua (OAP), Wilfrid Bony Mofu mengatakan bahwa, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan yang telah diambil tim (TPA)
“Kami baru saja mengirim surat resmi kepada Presiden RI Joko Widodo sebagai tanggapan atas sejumlah pemberitaan di media cetak dan elektronik yang membocorkan hasil sidang Tim Penilaian Akhir (TPA) yang bersidang pada tanggal 31 Agustus 2023 dimana didalamnyan ada sejumlah nama Penjabat Gubernur yang disebutkan termasuk Pj Gubernur Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, yang mana statusnya sebagai Plh Gubernur Papua sekarang.
Menanggapinya dalam kekesalan, maka kami Forum Peduli Pejabat Gubernur Harus Orang Asli Papua (OAP) hadir menyampaikan aspirasi kami melalui surat,” tutur Bony.
Bony menegaskan bahwa, sebagian besar masyarakat asli Papua menolak hasil keputusan Tim TPA yang menunjuk saudara Ridwan Rumasukun sebagai Pejabat Gubernur Papua. Sebab menurutnya selama kepemimpinan Plh Gubernur Papua, ataupun sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua, telah terjadi dugaan penyelewengan dana APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022 sebesar RP. 1,5 Triliun Rupiah.
Ia juga menyampaikan kalau selama kepemimpinan Plh Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun ada banyak masalah yang tidak mampu diatasinya, sehingga bila dipercayakan kembali untuk mempimpin Papua, maka akan terjadi tumpang tindih masalah diatas masalah. Itu sebabnya dirinya berharap lewat surat resmi yang dilayangkan evaluasi bisa dilakukan kembali oleh tim TPA, sekaligus dapat menjadi perhatian bagi Presiden Joko Widodo.
“Plh Gubernur RR dalam kepemimpinannya ia tidak mampu menyelesaikan persoalan beasiswa bagi para mahasiswa Papua, baik itu yang ada studi di luar negeri, maupun di dalam negeri. Jelas ini memicu protes yang kita tahu sendiri yang dilakukan oleh orang tua mahasiswa yang mempertanyakan kinerja dari Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Plh Gubernur Papua,” ucap Mofu.
Wilfrid juga mengatakan kalau selama kepemimpinan RR sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua, yang bersangkutan tidak mampu untuk Memanage keuangan daerah maupun dana hibah yang digunakan dalam kegiatan PON XX Tahun 2022 di Papua sehingga banyak indikasi penyalahgunaan keuangan negara berdasarkan temuan BPK dan BPK RI, serta dirinya tidak mampu menyelesaikan Penunggakan Pembayaran TPP Kesehatan yang berujung pada aksi demo beberapa hari lalu.
” Plh Gubernur Papua kami menilai tidak mampu menyetujui penunggakan pembayaran dana TPP kesehatan yang menyebabkan terbengkalainya pelayanan kesehatan dan terjadinya demonstrasi damai oleh para dokter dan tenaga medis di kantor Gubernur Papua,
Plh Gubernur Papua juga tidak mampu menyelesaikan permasalahan kisruh dualisme Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giayai, M.Kes dengan dr. Anton Motte. Hal ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Bukan itu saja, beliau juga saat ini sedang di gugat oleh saudara Anthon Motte pada PTUN Jayapura,” katanya.
Tidak sampai disitu saja, persoalan Perekrutan Majelis Rakyat Papua (MRP) Plh Gubernur Ridwan tidak mampu menyelesaikannya karena dicurigai perekrutan anggota MRP yang dilakukan oleh Tim seleksi ada mendapat intervensi langsung dari pemerintah sehingga hasilnya tidak mewakili representase adat. Plh Gubernur Papua juga diisukan tidak mampu mempertahankan predikat pengelolaan keuangan yang mana semula mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dari fakta-fakta diatas dapat disimpulkan bahwa selama kepemimpinan Plh Gubernur Papua menunjukan ketidakberhasilannya selama menjabat. Hal itu yang memantik respon publik dan menjadi alasan penolakan RR sebagai Penjabat Gubernur Papua.
Berangkat dari fakta kasus yang terjadi, Forum Peduli Pejabat Gubernur Harus Orang Asli Papua (OAP) pun merespon dengan sikap tegas, sebaliknya ungkapan kebanggaan tersendiri bagi Presiden Jokowi, demikian.
“Jujur dari sanubari yang paling dalam, rasa Sayang dan Cinta kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan rasa hormat kami yang tak ada habisnya kepada Bapak Presiden, karena wujud perhatian Bapak kepada kami masyarakat Papua. Itu luar biasa sebab kurang lebih 17 kali Bapak Presiden mengunjungi kami dibagian negeri paling timur ini. Terima kasih banyak Bapak Jokowi Doa kami menyertaimu,” ucapnya.
Sementara itu bagi Mofu, apabila jiwa kebapaan yang telah Presiden tunjukan kepada masyarakat Papua menggantikannya dengan mengangkat Penjabat Gubernur Papua yang bukan Orang Asli Papua, berarti tanpa sadar Bapak Presiden telah melukai seluruh insan penghuni Negeri Cenderawasih, serta meninggalkan Legacy yang buruk bagi masyarakat Papua.
” Kami mengharapkan hal tersebut kepada Bapak karena kami yakin bahwa apa yang telah Bapak deklarasikan di ufuk timur indonesia di kabupaten Merauke pada tanggal 30 Desember 2015 dalam 7 point yang langsung di tulis dengan tangan Bapak Presiden sendiri, itu kami pastikan akan tersimpan dalam kapsul dan waktu yang akan datang dan akan dibuka pada tahun 2085 nanti.
Yang mana dalam point pertama Bapak menekankan pada Peningkatan Sumber Daya Manusia yang kecerdasan nya dapat menggungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Dan hak tersebut telah Bapak berikan dengan membangun SDM dari timur indonesia untuk bisa bersaing secara sehat dengan saudara-saudara kami di wilayah barat. Demikian sekilas harapan kami kepada Bapak Presiden dari kami Orang Asli Papua yang merindukan Perubahan itu.” Harap dan pinta dari Forum Peduli Pejabat Gubernur Papua Harus OAP.
Jayapura, 2 September 2023
Ketua Umum Gercin: Hendeik Yance Udam.
Ketua Umum Forum Peduli Gubernur Papua Harus OAP: Wilfrid Bony Mofu. Perwakilan Tokoh Agama: Pdt. Alexander Mauri.
Ketua Lempeng Papua: Pastor Catto Maurry.
Perwakilan Perempuan: Titik Kusmawati.
Ketua Kopanja: Jan Piet Sada.
(Nando)
