415 total views
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba menyelenggarakan kegiatan rapat paripurna menyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi Partai bermaksud membentuk Peraturan Daerah (Perda) dengan melakukan pengkajian, penelitian, pengawasan dan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sebelumnya telah diajukan Bupati.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Kab.Toba, Sekwan, Bupati dan Wakil Bupati Toba, Sekda Toba, Kepala Dinas dan Badan serta para Camat, bertepat di ruang rapat paripurna DPRD Toba, Selasa, 21 September 2021.
Dimana kegiatan itu diawali laporan oleh sekwan terkait kehadiran para dewan apa memenuhi syarat untuk dimulainya rapat paripurna, rapat paripurna langsung dibuka ketua DPRD Toba .
Pada kesempatan itu Binsar Gultom, Sekretaris Partai Perindo menerangkan pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini terkait tindak lanjut rapat paripurna yang diadakan pada hari Senin, 13 September 2021 tentang agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati yaitu KUA dan PPAS P.APBD TA 2021 dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolahan Keuangan Daerah.
“Bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetepkan dengan peraturan daerah” ucap Binsar Gultom, SE, membaca lampiran tertulis pandangan umum Fraksi Partai Perindo.
Lagi Binsar Gultom mengatakan, rancangan P.APBD TA 2021 terkait relokasi dan refocussing anggaran fraksi berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati kedepan agar setiap kegiatan yang direncanakan dalam P-APBD Tahun 2021 dimonitoring dan dievaluasi, seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tepat guna, akuntabel dan berkualitas. Dimana kondisi perekonomian Kab.Toba kini masih tidak menentu akibat dampak dari pandemi covid-19.
“Pendapatan Kabupaten Toba untuk Perubahan APBD TA 2021, mengalami penurunan sebesar Rp 17.828.336.002,- dari Rp 1.100.344.200.595,- menjadi Rp 1.082.515.864.593”, imbuhnya karena apa.
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar Rp 15.570.802.527,- dari Rp 57.344.419.673,- menjadi Rp 72.915.222.200,-, imbuhnya dan memohon rincian.
Anggaran di Dinas Pertanian cukup besar sementara masih banyak OPD yang belum berimbang anggarannya.
“Sesuai plafon anggaran sementara pada dinas pertanian dan perikanan bertambah Rp. 7.089.037.074,-“, katanya.
Senada pandangan umum Fraksi Partai Nasdem mengatakan penganggaran yang dilakukan pihak eksekutif terhadap anggaran yang dilakukan disetiap OPD terkesan asal jadi, program tanpa perencanaan, lahir secara prematur.
“Program pengadaan bibit jagung ini adalah program yang terlahir prematur alias program yang salah ataupun yang gagal, sebab membeli bibit jagung sebanyak 50 ton tanpa penyediaan pupuk adalah pekerjaan yang sia-sia. Sebab bagaimana seorang anak bisa hidup tanpa makan demikian juga bagaimana jagung bisa tumbuh tanpa pupuk”, terang Robinson Sibarani, Ketua Nasdem
Lagi Robinson Sibarani mengatakan Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki anggaran refocusing sebesar Rp 6.847.974.000,-.
“Pengadaan bibit jagung sebesar Rp 6,1 M dan menurut berbagai sumber terpecaya bahwa anggaran 2M telah dicairkan pada bulan April 2021 itu pencairan Tahap 1 dan di Perbup ke II terjadi lagi pencairan sebesar Rp 5M”, terang Robinson membaca lampiran pandangan umum Partai Nasdem.
Lagi Robinson mengatakan mulai dari Bulan September sampai Desember sering terjadi bencana alam di Kab.Toba akibat curah hujan semakin tinggi kenapa Belanja tidak terduga berkurang dari Rp 8.300.000.000,- berubah menjadi Rp 5.700.000.000 apa alasan, ucapnya.
“Penggunaan alat berat seperti, excavator dan alat berat lainnya agar diefektifkan untuk daerah Habornas, untuk perbaikan jalan yang longsor”, terang Robinson Sibarani.
Untuk itu Fraksi Partai Nasdem menegaskan kembali kepada Bupati dan Wakil Bupati agar setiap Perangkat Daerah mengutamakan program dulu, baru meminta anggaran, jangan anggaran dulu baru program.
“Kita bisa belajar dari pengadaan bibit jagung sebesar Rp 6,1M dan pekerjaan pariwisata yang ada di parninggaran sebesar Rp 1,2M”, katanya.
Insentif tenaga kesehatan diseluruh Kab.Toba hingga saat ini masih belum terbayarkan, masing masing puskesmas belum memasukkan permintaan kepada dinas kesehatan padahal sudah triwulan IV, apakah daya serap akan bisa dilakukan pada bulan desember secara sekaligus hal ini rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, kata Robinson.
Di kegiatan itu fraksi-fraksi Partai DPRD Kabupaten Toba memerintahkan Pemkab Toba untuk memperhatikan tenaga honorer di OPD lainnya terutama yang masa kerjanya di atas 10 tahun dan 5 tahun agar tercipta keadilan sesama honor
Sampai dengan hari Rabu, 22 September 2021 pukul 00.WIB DPRD Toba memberi kesempatan kepada Bupati Toba untuk mempersiapkan Nota jawaban atas pandangan umum fraksi fraksi tentang Ranperda P.APBD tahun anggaran 2021, tutup Ketua DPRD Toba. (AMS)
