Bawaslu Kota Palopo Temukan 159 Orang KPPS Tercatut di Sipol

 40 total views

PALOPO.Global Investigasi News – Anggota Bawaslu Kota Palopo Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H.,M.Kn, mengatakan, bahwa kegiatan ini, sama dengan sebelumnya. Alhamdulillah, di akhir tahun ini RKA masih ada dua kegiatan, pertama untuk hari ini dan yang kedua besok (Minggu) 31 Desember 2023.

Read More

“Untuk dialog publik, belum ada respon, sehingga nanti di awal tahun kita laksanakan,” ujar Anggota Bawaslu Kota Palopo Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H.,M.Kn. Sabtu, 30 Desember 2023, di Cafe Nine Room, Palopo, saat melaksanakan kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Tahapan Logistik.

Asbudi Dwi Saputra, mengungkapkan, terkait Pendaftaran KPPS, sesuai dengan jumlah pendaftar kami menemukan masih banyak yang tercatat di sipol, namun kami belum melakukan finalisasi pasca penetapan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara -Red).

“Pada saat pendaftaran di Kecamatan Bara ada 9 orang tercatut di Sipol, Mungkajang 3 orang, Sendana 11 orang, Telluwanua 14 orang, Wara 26 orang, Wara Barat 7 orang, Wara Selatan 34 orang, Wara Timur 31 orang dan di Wara Utara 4 orang, jadi 159 orang tercatut di Sipol. Namun, kami belum melakukan finalisasi pasca penetapan KPPS. Dan, kami menunggu dari KPU untuk perbaikan dan kami akan lakukan indentifikasi lagi,” ungkap Asbudi.

Terkait indentifikasi caleg, yang menjabat sebagai RT/RW, LPMK 14 orang ditemukan dan 9 orang mengundurkan diri 1 diberhentikan.
“14 surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu, 5 masih proses, belum ada kepastian,” cetusnya.

Untuk sanksi bagi ASN yang tidak netral sudah dikeluarkan oleh KASN sebanyak 9 orang. Sanksi itu berupa teguran dan sanksi ringan, diantaranya ada sekretaris dinas, tenaga penyuluh, staf kelurahan.

“Ini merupakan laporan yang dikirim dari Bawaslu ke KASN sebanyak 10 laporan dan 1 (satu), masih dalam proses. Se Indonesia, Sulsel urutan ke 4 dan di Sulsel Kota Palopo urutan pertama kasus ketidaknetralan ASN,” pungkasnya.

Mengenai pengawasan logistik, akan dipaparkan Ketua Bawaslu, namun perlu diketahui Logistik yang datang di KPU Palopo ada dua gudang yang digunakan KPU dan setiap Logistik yang datang, harus ada Bawaslu.

Di akhir kegiatan, Anggota Bawaslu Kota Palopo Koordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H.,M.Kn, berpesan karena ini tahun politik, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mari bersama sama mensukseskan Pemilu kedepannya.( **/Fredi )

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *