484 total views
Bawaslu Tetap Awasi Pilkada Kota Cilegon Secara Konsisten Agar Menjadi Demokrasi Yang Berkualitas.
Globalinvestigasi.com , CILEGON – Saat di konfirmasi awak media di Kantor Bawaslu yang Beralamat di link Martapura No.52 Jl.Pangeran Jayakarta Kelurahan Masigit kota Cilegon Banten Pada Minggu ,(28/06/2020)
Ketua Bawaslu Kota Cilegon Iswandi menuturkan ” Untuk tingkat Kecamatan maupun Kelurahan dan ditingkat paling bawah KPPS ataupun ditingkat pengawas TPS masing-masing lembaga , seperti misalnya dari Bawaslu berarti nanti Bawaslu sendiri yang kemudian melakukan penyelesaian terhadap pelanggan kode etik sendiri,” Tuturnya
Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi , ST , M.Ikom juga menambahkan bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat pleno juga telah ditelusuri , yang tentunya sesuai dengan prosedur yang ada ditiga min plus dua karena ini sangat berbeda penyelenggaraan Pileg dan Pilpres.
Dan Bawaslu juga sedang melakukan penelusuran terhadap data-data dan fakta-fakta yang ada , apabila kemudian nanti terbukti , Bawaslu akan segera membuat rekomendasi
“ Karena ini adalah kode etik dan berdasarkan masing-masing kelembagaan kode etik Kabupaten Kota itu yang menyelesaikan atau yang memberikan sanksi adalah DKPP ,” Pungkasnya
Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi , ST , M.Ikom mejelaskan seandainya DKPP terbukti, itu yang akan menyelesaikan adalah KPU , karena Bawaslu hanya melakukan penelusuran terhadap data-data bukti yang ada serta fakta-fakta yang kemudian nanti Bawaslu yang menyimpulkan ,tambah ketua Bawaslu kota Cilegon
Sementara Ketua Bawaslu RI Abhan , SH , MH , menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah lanjutan Pilkada yang menjadi keputusan politisi dan diputuskan oleh Komisi II bersama penyelenggara dan Pemerintah.
Dan secara hukum juga sudah kuat berdasarkan Perpu no.2 tahun 2020 dan PKP no 5 tahun 2020 bahwasanya jajaran penyelenggara KPU , Bawaslu optimis dengan harapan penyelenggaraan Pilkada ini dapat sukses dan berjalan lancar dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang ada dengan menjaga kwalitas demokrasi meski di tengah maraknya wabah Covid 19, tentunya masyarakat harus tetap mengepakkan protokol yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.
(him/elyjaro)
