692 total views
Mesuji mendapatkan WDP dari BPK RI, ini dia 7 temuan BPK, yang tidak bisa di pertanggung jawabkan
Mesuji- pasca pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kabupaten Mesuji menemukan 7 kegiatan yang tidak bisa di pertanggung jawaban hingga BPK harus memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) untuk kabupaten Mesuji.
Nilai ketujuh kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut sangat fantastis mencapai Rp2,8 miliar.
Di langsir dari pemberitaan Lampost.co, pada Senin, 27 Juli 2020 bahwa
Ketujuh temuan tersebut, yakni honorarium yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp177 juta; belanja BBM, gas, dan pelumas pada Sekretarian Daerah senilai Rp134 juta; dan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Rp35 ,94 juta. Kemudian penggunaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis senilai Rp45 juta; pembangunan gedung kantor dan alun-alun Rp645 juta, peningkatan jalan di Dinas PUPR Rp1,667 miliar; dan bantuan tidak terduga yang digunakan untuk membangun pagar di rumah dinas bupati senilai Rp168 juta.
Ketua DPRD Mesuji, Elfianah menjelaskan ketujuh temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh eksekutif.
“Beberapa hari lalu kami sudah melakukan pertemuan dengan eksekutif. Mereka diberi waktu 60 hari ke depan untuk mengembalikan kerugian negara itu,” ujarnya .
