264 total views
GIN, PANDEGLANG, – Banyaknya pengaduan masyarakat kepada wartawan perihal dugaan Bakal Calon Kepala Desa Sodong Kecamatan Saketi menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), sebagai kelengkapan persyaratan Calon Kades, menyulut anggota DPRD Pandeglang, angkat bicara.
Kepada awak media, Ketua Komisi 1 DPRD Pandeglang, Endang Sumantri melalui telphon selularnya, Sabtu (26/06/2021) mengatakan, pihaknya akan kros cek kepada pihak pihak terkait yang berkompeten dalam menerbitkan SKPI tersebut.
“Jika dugaan proses penerbitan SKPI itu hasil rekayasa dan terbukti, tentu Calon Kades yang bersangkutan akan di diskualifikasi,” ungkap Dewan yang kerap menyuarakan aspirasi masyarakat kepada awak media.
Pernyataan Ketua Komisi 1 itu pun bermula dari banyaknya aduan dan menjadi pergunjingan di tengah masyarakat perihal dugaan adanya rekayasa proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebagai salah satu kelengkapan persyaratan pencalonan kepala desa.
Bahkan tidak hanya anggota dewan, kalangan pers pun merasa tertantang untuk menelusuri fakta lapangan soal terbitnya SKPI itu.
Melalui Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Banten langsung melakukan investigasi lapangan dengan mengkonfirmasi pihak- pihak tertentu yang dianggap berkepentingan dengan proses terbitnya SKPI tersebut.
Hasil penelusuran tim awak media penerbitan SKPI disinyalir terdapat kejanggalan keterangan yang bersangkutan, SJ saat memberikan keterangan kepada polisi, dan itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Surat Kehilangan Ijazah.
Untuk itu patut diduga SKPI yang diterbitkan pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Saketi 1, asli tapi palsu alias Aspal, dan kental dengan rekayasa semata untuk memuluskan niat pencalonan dalam perhelatan Pilkades yang akan digelar pada 18 Juli 2021 mendatang.
Temuan lapangan tim awak media Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Propinsi Banten, didapati ada beberapa kejanggalan proses terbitnya SKPI, diantaranya, tidak sinkronnya keterangan kehilangan dalam BAP Polisi, seperti keterangan yang dibuat SJ pada tahun 2007 kali pertama mencalonkan diri sebagai kades, dalam keterangan polisi menyatakan, kalau dia lulus SMPN Saketi 1 tahun ajaran, 1984/1985.
Sementara keterangan berbeda pada laporan polisi tahun 2021, menyatakan lulus dan tamat tahun Ajaran 1983/1984. Tidak konsistennya SJ dalam memberikan keterangan tersebut, sehingga menimbulkan asumsi di kalangan masyarakat kalau SJ berbohong.
Ironisnya lagi, SKPI yang diterbitkan pihak sekolah menerangkan yang bersangkutan lulus tahun 1986, dan itu sesuai dengan keterangan dua orang saksi berinisial ED dan ML yang mengaku teman satu angkatan kelulusan tahun 1986.
Kesaksian ED dan ML pun patut dicurigai dan diduga sebagai keterangan palsu, yang mesti diuji kebenarannya dengan data sebagai alat bukti yang kuat. Mengingat tim investigasi awak media mendapat keterangan yang berbeda dari sumber berita yang mengaku alumni SMPN Saketi kelulusan tahun 1986.
“Sepengetahuan saya SJ memang sekolah di SMPN Saketi 1, tapi dia tidak tamat atau tidak sampai lulus, hanya sampai di kelas 2 saja,” ujar seorang sumber yang lulus angkatan tahun 1986, namun enggan disebut namanya kepada awak media JNI, Sabtu (26/06/2021).
Tim awak media tidak hanya kepada satu orang sumber, tetapi ada beberapa orang sumber lain yang sama kelulusan SMPN Saketi 1 Tahun 1986, memberikan keterangan kalau SJ, tidak tamat SMP. Hanya disesalkan mereka pun enggan menyebut jati dirinya dan meminta untuk dirahasiakan namanya kepada awak media.
Tim pun mencoba menemui Kepala SMPN Saketi 1, Mamad, di Ruang Kerjanya mengatakan, pihaknya menerbitkan SKPI kepada SJ, berdasarkan dari adanya keterangan kehilangan dari pihak kepolisian dan keterangan dua orang saksi ED dan ML yang mengaku teman dekat SJ satu angkatan kelulusan tahun 1986.
“Kalau kami menerbitkan SKPI kepada SJ lantaran dasarnya dari surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan ada juga keterangan dua orang saksi sebagai teman dekatnya
