Jayapura,globalinvestigasinesw.com – Sungguh ironi mendengar kabar para mahasiswa/mahasiswi yang mengenyam pendidikan tinggi diluar negeri diisukan akan dideportasi atau dipulangkan kembali ke negara asalnya karena tidak lagi mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Papua.
Akibatnya tunggakan biaya kuliah, biaya sewa penginapan atau kos-kosan dan juga biaya hidup sehari-hari dinegeri orang menjadi pergumulan berat, apalagi para mahasiswa ini oleh pemerintah setempat dikabarkan dalam waktu dekat ini semuanya akan dipulangkan kembali ke Indonesia.
Yerri Basri Maak, SH, aktivis sekaligus Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Papua, kepada media ini, Rabu (10/01/24) turut menyampaikan keprihatinannya atas nasib naas yang menimpa mahasiswa Papua yang kini hidupnya terkantung-kantung ditempat yang jahu.
Sampai-sampai ekspresi empati terpancar, dimatanyapun terlihat berkaca-kaca. Diam sejenak kemudian Yerri melanjutkan rasa penyesalannya yang teramat dalam kepada Pemerintah Provinsi Papua yang seakan tidak lagi peduli akan nasib dan masa depan intelektual muda terbaik yang ditelantarkan Pemprov Papua yang semakin tak menentu jahu dari bumi kelahirannya.
” Sesungguhnya saya sangat terkejut dengan isu dan fakta yang menimpa adik-adik saya di negeri rantauan yang jahu. Saya juga tidak menyangka mereka dibiarkan tanpa ada lagi perhatian pemerintah provinsi. Yang saya tidak mengerti persoalannya dimana, kenapa beasiswa mereka tidak dilanjutkan, penyebabnya apa ?.
Jangan pemerintah provinsi membodohi kita dengan mengatakan karena keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh adanya daerah otonomi baru (DOB) sehingga konsentrasi anggaran dibagi dan telah disalurkan ke provinsi masing-masing. Ini jelas bukan sebuah alasan yang logis. Apapun dalilnya pemerintah provinsi Papua bertanggung jawab penuh karena Pemprov sendiri yang memberangkatkan dan yang membiayai pendidikan mereka,” ujar Yerri.
Ia pun menyinggung tentang Dana Otonomi Khusus yang fantastis nilainya, dimana dalam konsentrasi penggunaannya juga untuk membiayai pendidikan ditanah Papua. Dia juga mempertanyakan hasil tambang emas rakasasa yang dikelolah PT. Freeport Indonesia selama ini dikemanakan. Seharusnya Pemerintah Provinsi Papua bisa mencari alternatif lain demi menolong para mahasiswa Papua yang sedang dalam bayang-bayang ketakutan.
” Persoalan pahit yang menimpa adik-adik mahasiswa diluar negeri sana saya tekankan bahwa, ini murni menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Papua. Ada dana otonomi khusus untuk biaya pendidikan anak-anak kita, ada kita punya tambang emas raksasa yang terkenal di dunia. Jadi jangan sampaikan alasan yang menyesatkan seluruh masyarakat Papua karena kepentingan kalian,” seru Ketua LSM geram.
Yerri juga menyampaikan kekecewaannya atas sikap dan tindakan Pemerintah Provinsi Papua yang terus bersikap apatis dan acuh tak acuh atas kemelut yang melanda para mahasiswa Papua diluar negeri, tanpa ada langkah bijak pemerintah untuk mengantisipasi hal ini. Padahal jahu sebelumnya aspirasi dan tuntutan dari segenap orang tua para mahasiswa ini telah dilayangkan namun tidak juga digubris, meskipun dengan aksi demo semua usaha mereka hanyalah angin lalu.
Dikesempatan ini dia berharap, agar Pemerintah Provinsi Papua dapat secepat mungkin memikirkan solusi terbaik bagi segenap mahasiswa yang nasib studinya terombang ambing agar tidak dipulangkan ke Indonesia melainkan dapat kembali melanjutkan kuliahnya dengan ekspresi bebas dan hati yang lega dan damai. (Nando)
