509 total views
LKPJ Bupati Tebo Dalam Paripurna Di Kritik Keras Oleh Fraksi Demokrat !!!
TEBO GINEWS.COM
DPRD Tebo Jambi menggelar Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir Terhadap 7 Ranperda dan lKPJ Bupati Tebo yang di selenggarakan melalui video telconference pada senin(20/4/2020)
Rapat paripurna yang di pimpim langsung oleh Wapim DPRD Tebo Ivandri dari fraksi PDIP dan di Dampingi oleh ketua DPRD Tebo Mazlan. S.Kom, Waka DPRD Syamsurizal. SE.M.Si dan di ikuti oleh seluruh Anggota Wakil Rakya Tebo .
Rapat paripurna yang juga di ikuti oleh Bupati Tebo H. Sukandar.S.Kom.M.Si, Wakil Bupati Syahlan Arfan di ruang kerjanya dan jajarannya seluruh kepala OPD kabupaten Tebo dan juga di ikuti oleh unsur Forkomida di tempat lainya.
Dalam agenda penyampaian Ranperda dan LKPJ Bupati Tebo mendapat kritikan keras oleh beberapa Fraksi diantara fraksi Demokrat
Syamsu Rizal dari fraksi Demokrat memberikan kritik keras dalam penyampaian pandangan ahirnya terhadap LKPJ Bupati tebo.
Syamsu Rizal mengatakan bahwasan ,” selama 8 tahun Bupati Tebo memimpim proyek pembangunan di Tebo hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan keuntungan untuk kelomppok tertentu saja dan tidak merata. Setelah fraksi Demokrat berkoar koar baru ada pemerataan pembangunan untuk setiap daerah, tetapi untuk pelaku pelaksana kerja tetap saja masih di kuasai oleh kelompok tertentu dari lingkungan lstana.” katanya dalam penyampaian pandangan akhir fraksi Demokrat saat paripurna.
“Berkisar 50an perusahaan lokal mati, dan pelaku proyek selalu perusahaannya itu itu saja dan satu perusahan bisa 5 sampai 10 paket pekerjaan.” katanya kesal.
“Mestinya bupati dapat berlaku adil agar ada pemerataan,” tambahnya.
Kemudian Idai sapaan akrab Wakil Ketua DPRD itu kembali mengingatkan agar Bupati juga memperhatikan terhadap janji janji politiknya di saat kampanye, seperti jannjinya untuk pembangunan jalan di desa Tanah Garo kecamatan Tabir dan pembanginan jalan lingkar di kecamatan Tebo Tengah dan lainya.
Sementara di tempat berbeda Bupati Tebo seusai mengikuti sidang paripurna di kantornya ketika di tanya wartawan terkait pernyataan pernyataan unsur pimpinan dewan menepis dan mengatakan bahwa dirinya sebagai bupati tidak berhak untuk melakukan intervensi terhada pemenang proyek dan pelaksana proyek
Atas pernyataan Dewan yang terkesan memojokkan terhadap penyampaian SPJ Bupati, Sukandar sedikit mengelak dengan pernyataanya dan berujar “Soal proyek saya tidak bisa intervensi, itu sudah ada bagiannya yaitu Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang membidangi sperti PU ,Diknas dan seterusnya, untuk pemenang tender itu bisa langsung di tanyakan pada Unit layanan Pelelangan silahkan di tanyakan langsung,” katanya pada wartawan
(HrfGinews)
