1,785 total views
Koalisi Perjungan Pemuda Mahasiswa (KPPM) Melakukan Aksi Demonstrasi Sekaligus Pelaporan Ke Polda Sul-Sel
KPPM Sulsel — Globalinvestigasinews.co.idmelalui jendral Aksi Imran Fajar Pada Senin 05 Okteber 2020 menyampaikan Terkait Dugaan Indikasi Korupsi Pada 3 pekerjaan Jalan di Dinas PUPR Kab. Maros TA 2019 Senin, 5 Oktober 2020.
Dugaan Indikasi korupsi yang dimaksud adalah, pada pekerjaan peningkatan jalan Beton Mangempang Palaka dengan nilai sebesar Rp.142.247.565,08, pekerjaan Pemeliharaan jalan (Hotmix) dalam koa maros dengan nilai Rp.214.181.032,28 dan pada pekerjaan jalan beton perumahan dan dalam kota mandai dengan nilai Rp.104.079.843,14.
Masing-masing pekerjaan dilaksanakan oleh PT HCSS, PT CM dan PT MMK di tahun 2019.
Atas Dugaan indikasi Mark Up anggaran yang ditemukan oleh tim investigas KPPM, maka diharapkan polda untuk menangani kasus ini sebagaimana hukum yang berlaku,
Aksi ini dilakukan KPPM sebagai bentuk Kontrol kinerja Pemerintahan, dimana diungkapkan oleh Jendral Lapangan Misbahul Khair Bahwa “kami telah melakukan investigasi serta pengkajian mendalam atas pekerjaan 3 jalan di Kab. Maros, alhasil kami menemukan adanya Dugaan indikasi kekurangan volume pekerjaan atas 3 pekerjaan tersebut”
Lanjut, kami tidak akan pernah main-main dalam penanganan kasus korupsi yang selama ini telah menjadi patalogi sosial di masyarakat terkhususnya Sulawesi Selatan, tidak hanya demonstrasi tapi kami melakukan pelaporan kepada pihak penegak hukum (Polda Sul-Sel) dengan harapan tindak pidana korpsi bias kita hanguskan bersama.
Aksi kali ini membawa beberapa tuntutan :
- Mendesak Polda Sul-Sel untuk menuntaskan Kasus Dugaan Indikasi Korupsi pada 3 pekerjaan jalan di tubuh Dinas PUPR Kab. Maros Ta 2019
- Periksa dan adili Kepala Dinas PUPR, PPL dan Rekanan jika terbukti benar melakukan tindak pidana korpsi sebagaimana dalam UU TIPIKOR pasal 2 dan 3.
- Tegakkan supremasi hokum di Kab. Maros
Setelah menyampaikan aspirasi, KPPM kemudian masuk ke Ruang Dirskrimsus polda untuk melaporkan kasus ini secara resmi dengan membawa bukti-bukti penguatan kasus.
Kami secara kelembagaan, akan terus mengontrol seluruh kinerja dari pemerintah yang ada di Provinsi Sul-Sel” tutup Misbahul Khair.//Imran Fajar
Sumber : KPPM
