198 total views
SUlBAR Polewali – Globalinvestigasinews.com Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mengurangi dampak dari risiko perlu dilakukan mitigasi risiko sebagai bagian dari manajemen risiko yang merupakan kerangka SPIP, demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, H.M Anwar dalam Workshop Penerapan Mitigasi Risiko secara virtual dari Balai Pemasyarakatan Polewali. Kamis 4 Februari 2021
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham Sulawesi Barat, baik yang ada di Kantor wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis secara virtual di unit kerja masing- masing serta yang melaksanakan WFH dari rumah masing-masing.
Penerapan Mitigasi Risiko ini juga sangat penting bagi satuan kerja yang sedang mempersiapkan maju dalam usulan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Fandyla Wahyu Sasongko, Auditor Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai narasumber kegiatan itu menjelaskan bahwa Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko diantaranya adalah komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindak dan pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan proses manajemen risiko.
“Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya” tambah Fandy.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa Risiko dapat ditentukan tingkat dan status Risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.
Ia menambahkan, bahwa Sisa Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat.
Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya” sambungnya.
Di akhir workshop Kepala Divisi Administrasi, Mutia menyampaikan bahwa pentingnya melakukan mitigasi resiko saat melaksanakan tugas dan fungsi dalam mewujudkan capaian kinerja pada seluruh satuan kerja.
Dan sebagai Tindakan yang paling aktual pasca gempa adalah perlunya menyusun mitigasi resiko pelaksanaan tugas dan fungsi dalam masa transisi kondisi darurat ke pemulihan pasca bencana gempa dan rencana tindaknya, untuk meminimalisir dampak resiko itu sendiri.
RUS GINEWS
